PENAJAM — Komitmen Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, untuk membenahi birokrasi pemerintahan tak main-main. Dalam apel pagi yang digelar di halaman Kantor Bupati PPU, Senin (4/8/2025), ia menyampaikan arahan tegas kepada seluruh ASN dan tenaga non-ASN, sekaligus mengingatkan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
Apel tersebut turut dihadiri oleh Wakil Bupati Abdul Waris Muin, Sekda PPU Tohar, para asisten daerah, serta jajaran kepala dinas dan kepala bagian di lingkungan Pemkab PPU.
Mengawali arahannya, Bupati Mudyat mengungkapkan bahwa lebih dari 40 jabatan struktural saat ini masih kosong di lingkungan Pemkab PPU. Kondisi ini, menurutnya, menjadi pekerjaan rumah serius yang harus segera dituntaskan.
“Pengisian jabatan ini harus berdasarkan kompetensi dan integritas, bukan kedekatan pribadi atau kepentingan kelompok,” tegas Mudyat.
Ia menekankan, jabatan di pemerintahan bukan ruang untuk mencari keuntungan pribadi, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab kepada masyarakat dan negara.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Mudyat juga melontarkan peringatan keras terhadap segala bentuk praktik jual beli jabatan maupun upaya pendekatan tak sehat demi promosi karier.
“Kalau sampai ada ASN yang bermain dalam promosi jabatan, akan langsung kami tindak. Tak ada ruang untuk cara-cara seperti itu di pemerintahan kami,” ujarnya dengan nada tegas.
Ia menginstruksikan kepada Baperjakat dan Inspektorat Daerah untuk memperketat pengawasan terhadap seluruh proses mutasi dan rotasi jabatan, serta mendorong seleksi berbasis meritokrasi.
Lebih lanjut, Mudyat menyoroti pola kerja birokrasi yang masih cenderung rutinitas dan seremonial semata. Ia meminta ASN untuk meninggalkan zona nyaman dan mulai menunjukkan kinerja nyata yang berdampak langsung pada pelayanan publik.
“Jangan hanya sibuk dengan kegiatan seremonial atau sekadar menghabiskan anggaran. ASN harus bisa menjadi motor penggerak perubahan dan solusi bagi kebutuhan masyarakat,” katanya.
Bupati menutup arahannya dengan mengajak seluruh ASN untuk membangun budaya kerja yang sehat, berintegritas, dan bertanggung jawab. Ia mengingatkan bahwa berbagai fasilitas dan tunjangan yang diterima oleh pegawai negara harus dibalas dengan kinerja terbaik dan pelayanan yang tulus.
“Kita telah mendapat banyak kepercayaan dan dukungan dari negara. Kini saatnya membalas dengan kerja nyata dan sepenuh hati untuk membawa PPU ke arah yang lebih maju dan bersih,” pungkasnya.
Arahan tegas dari orang nomor satu di PPU ini menjadi sinyal kuat bahwa reformasi birokrasi di Kabupaten Penajam Paser Utara benar-benar dijalankan secara nyata—bukan sekadar jargon atau retorika politik.
Dengan semangat profesionalisme dan integritas yang ditekankan langsung oleh pimpinan daerah, Pemkab PPU kini menapaki jalan menuju pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (bs/adv)
