TANAH GROGOT - Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Paser Hendrawan Putra menyayangkan data dari pemerintah pusat atau instansi statistik tentang pembangunan dan Indeks lainnya di Kabupaten Paser, tida sesuai dengan realita yang terjadi.
Mulai dari data kemiskinan, angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan lainnya yang jadi patokan pemerintah pusat dalam penilaian untuk daerah. Menurutnya data yang disajikan oleh Bappedalitbang sering kali jadi pertanyaan oleh DPRD ketika rapat pembahasan anggaran.
"Apakah benar memang seperti ini, sementara anggaran kita yang besar harusnya bisa menyelesaikan data-data negatif itu," kata Hendrawan belum lama ini.
Dia meminta instansi terkait di Paser berani meralat jika ada data yang tidak sesuai dengan realita.
"Jangan langsung terima kalau dapat angka kita rendah atau ada angka negatif yang tinggi. Harus dijelaskan bagaimana versi hitungan daerah," kata Politisi Partai Demokrat itu.
Jika terus begini tiap tahun, maka kata Hendrawan Kabupaten Paser bisa mendapat rapor negatif oleh pemerintah pusat. Termasuk DPRD yang dinilai tidak tepat dalam fungsi budgeting maupun kontrol. (Adv/jib)
