PROKAL.co, Balikpapan– Sekitar 60 massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Balikpapan Melawan menggelar unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Balikpapan, Senin (25/8) siang. Aksi yang melibatkan mahasiswa hingga warga yang mengaku mewakili ibu-ibu rumah tangga itu membawa enam tuntutan utama terkait kebijakan dan pelayanan publik di Kota Balikpapan.
Tuntutan tersebut antara lain penolakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), penanganan banjir, perbaikan layanan kebersihan, solusi kemacetan, kelangkaan beras, dan distribusi gas LPG 3 kg yang memicu antrean panjang di sejumlah wilayah.
Koordinator lapangan aksi, Hendrikus, menyebut aksi ini sebagai bentuk kegelisahan publik yang merasa tidak didengarkan. “Permintaan kami sederhana: duduk bersama dengan Wali Kota, mendengarkan keluhan masyarakat secara langsung,” tegasnya.
Aksi berlangsung damai, disertai orasi, pembentangan poster, dan spanduk berisi kritik dan tuntutan. Massa kemudian ditemui oleh Wakil Wali Kota Bagus Susetyo, Sekretaris Daerah Muhaimin, serta Asisten Tata Pemerintahan Zulkipli.
Namun pertemuan yang berlangsung sekitar 40 menit itu dinilai belum substantif dan gagal menjawab tuntutan massa. Ketegangan sempat muncul saat massa mendesak bertemu langsung dengan Wali Kota Rahmad Mas’ud, yang disebut sedang berada di luar daerah.
Wakil Wali Kota Bagus Susetyo menyampaikan bahwa pemerintah kota telah mencatat seluruh aspirasi yang disampaikan. Ia juga membuka kemungkinan untuk menunda penerapan kenaikan PBB.
“Kami akan bahas opsi penundaan kenaikan PBB tahun ini, sambil dilakukan kajian lebih menyeluruh. Pemerintah hadir untuk mendengar dan mencari solusi terbaik,” jelas Bagus.
Meski begitu, massa aksi belum puas. Mereka menilai dialog yang berlangsung terlalu formal dan tidak membahas solusi konkret atas masalah yang dihadapi warga.
Sebagai respons atas desakan massa, Wawali menyebut akan menjadwalkan pertemuan lanjutan dengan perwakilan massa pada Jumat, 29 Agustus 2025 pukul 10.00 WITA.
Wakil Wali Kota juga meminta agar dalam pertemuan berikutnya, aspirasi masyarakat dapat disampaikan lebih terstruktur. “Agar efektif, harapannya ada koordinator tunggal atau juru bicara saat menyampaikan aspirasi. Tadi cukup banyak pihak yang berbicara bersamaan sehingga komunikasi kurang terarah,” ujarnya.
Pemerintah Kota Balikpapan menegaskan komitmennya untuk tetap membuka ruang dialog dan memastikan setiap masukan warga menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.
