PENAJAM – Pemerintah pusat melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia terus mengawal kesiapan daerah dalam mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satunya dilakukan lewat kunjungan kerja ke Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Jumat (29/8/2025), yang menjadi daerah strategis penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Rombongan Kemenkumham dipimpin langsung oleh Direktur Pelayanan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM RI, Dr. Osbin Samosir, dan diterima oleh Sekretaris Daerah PPU, Tohar, didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Nicko Herlambang, serta jajaran Pemkab PPU di Kantor Bupati.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai aspek teknis pelaksanaan MBG yang merupakan program prioritas nasional Presiden Joko Widodo untuk mendorong peningkatan gizi dan kesehatan generasi muda.
“Kebijakan Presiden adalah perintah, bukan untuk diperdebatkan. Fokus kita adalah teknis pelaksanaan di lapangan agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan masalah baru,” tegas Tohar.
Ia menyebut, tantangan utama dari program ini bukan pada kebijakan, melainkan proses penyediaan makanan dalam jumlah besar—ribuan porsi per hari—yang harus dimasak sejak dini hari, dikemas secara higienis, dan tetap layak konsumsi saat makan siang tiba.
“Jika prosesnya tidak dikelola dengan cermat, bisa menurunkan kualitas makanan bahkan berisiko menimbulkan gangguan kesehatan,” jelasnya.
Selain aspek teknis, Tohar juga menyoroti pentingnya melibatkan petani lokal dalam rantai pasok bahan pangan untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus menumbuhkan ekonomi lokal.
“Namun, pelibatan petani juga harus hati-hati. Kita perlu menjaga keseimbangan pasar agar tidak menimbulkan inflasi atau gangguan harga di pasar umum,” tambahnya.
Ia menekankan, setiap Satuan Penyedia Pangan Bergizi (SPPB) perlu memiliki wilayah layanan (catchment area) yang jelas, guna memastikan distribusi makanan tepat sasaran dan tidak timpang antarwilayah.
Sementara itu, Dr. Osbin Samosir menyampaikan bahwa Kemenkumham memiliki komitmen kuat untuk mendukung penuh kebijakan Presiden, termasuk pelaksanaan program MBG secara nasional.
“PPU menjadi salah satu daerah prioritas karena posisinya yang strategis dekat dengan IKN. Kami sangat mengapresiasi kesiapan pemerintah daerah dalam menyambut program ini,” ujarnya.
Osbin juga menekankan pentingnya menjaga kualitas dan keamanan makanan, serta memastikan sistem distribusi berjalan efektif agar dapat menjangkau seluruh siswa penerima manfaat.
“Program ini menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat, terutama anak-anak. Maka dari itu, pelaksanaannya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan ketelitian,” tutupnya.
Program MBG di PPU diharapkan menjadi model implementasi yang baik, dengan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan generasi sehat dan kuat menuju Indonesia Emas 2045. (bs/adv)
