IKN, SEPAKU – Di tengah hangatnya suhu sosial dan meningkatnya dinamika di berbagai daerah, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tidak tinggal diam. Minggu (31/8/2025), di Qubika Hotel kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), para pemangku kepentingan dari berbagai lini berkumpul. Tapi ini bukan sekadar rapat biasa—ini adalah panggilan untuk meneguhkan komitmen menjaga kedamaian bersama.
Rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Bupati PPU Mudyat Noor, menggandeng penuh kekuatan Forkopimda, mulai dari aparat keamanan, tokoh agama, tokoh adat, hingga tokoh masyarakat. Di ruang itu, disepakati satu hal: kekerasan dan anarki bukanlah jalan keluar.
“Kita menolak segala bentuk kekerasan, baik verbal maupun fisik. Menolak anarkisme dalam bentuk apa pun. Negara harus hadir dengan adil, tapi rakyat juga harus menjaga,” tegas Mudyat dengan suara yang tenang tapi penuh penekanan.
Ia menyebut bahwa TNI-Polri akan didukung penuh untuk bertindak profesional dan terukur dalam menjaga ketertiban dan menegakkan hukum. Namun, solusi utama bukan di jalanan—melainkan di ruang dialog yang aman, jujur, dan terbuka.
Bupati Mudyat mengajak seluruh elemen untuk mengedepankan komunikasi sebagai jembatan penyelesaian. Ia menyampaikan bahwa pemerintah membuka ruang bagi siapa pun yang ingin menyampaikan aspirasi—selama itu dilakukan dengan cara yang damai.
“Kami bersama para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan adat siap duduk bersama kapan saja. Jangan biarkan emosi memimpin. Kita butuh suara akal dan hati,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan pesan khusus kepada media lokal agar lebih bijak dalam menyampaikan berita—tidak hanya cepat, tapi juga berimbang dan membangun suasana sejuk di tengah masyarakat yang haus kejelasan.
Rapat itu juga menghasilkan sejumlah langkah konkret yang langsung menyasar ke akar rumput. Mulai dari pengaktifan kembali pos kamling dan patroli warga, penguatan sistem early warning di tingkat RT-RW, hingga melibatkan organisasi kepemudaan dan ormas dalam menjaga lingkungan masing-masing.
“Keamanan bukan hanya tanggung jawab TNI-Polri. Ini urusan kita semua. Karena kita semua yang akan paling terdampak jika wilayah ini tak kondusif,” jelas Bupati.
Tidak berhenti di urusan keamanan, Pemkab PPU juga menyadari bahwa pemulihan sosial dan ekonomi warga harus segera digenjot. Aktivitas warga hanya bisa pulih jika rasa aman kembali tumbuh. Maka, pendekatan keamanan yang dilakukan tak hanya represif, tapi juga restoratif dan suportif.
Menjelang akhir pertemuan, Mudyat Noor mengajak semua pihak untuk kembali menanamkan nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan gotong royong. Tak hanya lewat ceramah atau baliho, tapi lewat edukasi perdamaian yang diintegrasikan ke sekolah, majelis taklim, forum adat, dan juga media sosial.
“Kita hidup di satu tanah yang sama. Perbedaan harus dirayakan, bukan dijadikan alasan untuk curiga. Kita butuh kesadaran baru: bahwa damai itu pilihan, dan itu butuh kerja sama semua pihak,” tandasnya.
Pertemuan hari itu ditutup dengan komitmen bersama: menjaga Penajam Paser Utara tetap sebagai tanah yang teduh, ramah, dan damai—di tengah tantangan perubahan sosial yang cepat.
Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin, Ketua DPRD PPU Raup Muin, Kapolres PPU AKBP Andreas Alek, Sekda Tohar, para kepala OPD, serta jajaran tokoh adat, agama, ormas, dan unsur strategis lainnya. (bs/adv)
