PENAJAM – Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Raup Muin, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi pelabuhan speedboat dan klotok yang dinilai luput dari perhatian pemerintah daerah. Padahal, pelabuhan tersebut merupakan akses vital menuju PPU dan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Beberapa pondasi kayu di pelabuhan sudah tampak rapuh. Ini sangat memprihatinkan, apalagi itu adalah wajah depan PPU dan salah satu pintu masuk tercepat ke IKN,” ujar Raup belum lama ini.
Menurutnya, keberadaan pelabuhan speedboat dan klotok bukan hanya menjadi jalur transportasi masyarakat antardaerah, tapi juga representasi infrastruktur publik yang semestinya mendapat perhatian prioritas. Sayangnya, kata dia, banyak pejabat justru tak menggunakan pelabuhan tersebut, sehingga tidak merasakan langsung kondisinya.
“Memang tidak ada kepedulian. Sebagian besar ASN, termasuk kepala dinas, malah lewat Chevron. Kalau tidak pernah lewat situ, bagaimana mau tahu dan peduli?” katanya tegas.
Raup menambahkan, DPRD sebenarnya telah berulang kali mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan revitalisasi pelabuhan. Bahkan, rencana perbaikannya sudah tercatat sejak satu dekade lalu, namun hingga kini belum terealisasi.
“Sudah 10 tahun rencananya, tapi terus tertunda. Alasannya selalu soal keterbatasan anggaran,” ungkapnya.
Menanggapi hambatan anggaran, Raup meminta Pemkab PPU untuk lebih proaktif menjalin koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim). Pasalnya, lokasi pelabuhan juga berada dalam wilayah kewenangan provinsi, sehingga seharusnya dapat menjadi tanggung jawab bersama.
“Kalau nggak salah, itu juga masuk wilayah Provinsi. Maka kita mendorong agar pemerintah daerah menjalin kerja sama dengan Pemprov untuk merealisasikan revitalisasi pelabuhan itu,” tegas Raup.
Raup menekankan bahwa pelabuhan speedboat dan klotok adalah fasilitas publik yang digunakan masyarakat setiap hari. Karena itu, menurutnya, perhatian terhadap infrastruktur dasar seperti ini adalah wujud nyata keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan warga.
“Itu pelabuhan umum. Warga setiap hari lewat situ. Harusnya jadi prioritas, apalagi posisinya strategis sebagai akses langsung menuju IKN,” pungkasnya. (or45)
