PENAJAM – Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) untuk tahun anggaran 2026 mendapat sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pasalnya, angka proyeksi awal yang hanya menyentuh Rp1,7 triliun dinilai terlalu rendah dan berpotensi menghambat laju pembangunan daerah.
Anggota Komisi I DPRD PPU, M. Bijak Ilhamdani, menyebut proyeksi tersebut sebagai “pukulan berat” dibandingkan APBD 2025 yang sebelumnya tercatat mencapai Rp2,8 triliun sebelum dilakukan penyesuaian efisiensi.
“Proyeksinya rendah sekali. Starting kita di angka Rp1,7 triliun—ini bukan hanya soal angka, tapi soal arah dan keberanian pembangunan. Ini alarm bagi kita semua,” ujar Bijak, belum lama ini.
Menurut Bijak, munculnya proyeksi yang jomplang tersebut disebabkan adanya perbedaan pendekatan antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang).
“Bapelitbang menggunakan pendekatan optimis dengan memasukkan potensi pendapatan transfer secara utuh. Tapi Bapenda justru sangat konservatif, sehingga angkanya jatuh terlalu dalam,” jelasnya.
Perbedaan ini, lanjutnya, paling mencolok dalam perhitungan komponen pendapatan transfer, yang merupakan salah satu sumber utama keuangan daerah.
“Kalau tahun depan kita mulai dari Rp1,7 sampai Rp1,9 triliun, artinya PPU bukannya maju, tapi malah mundur,” tegasnya.
Bijak menyoroti bahwa proyeksi pendapatan yang terlalu rendah akan berdampak langsung pada kemampuan eksekutif menjalankan program-program prioritas. Terbatasnya ruang fiskal akan mempersempit ruang gerak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merealisasikan rencana pembangunan.
“Dengan angka segitu, peluang pelaksanaan program otomatis mengecil. OPD bisa kehilangan semangat karena tahu ruangnya sempit. Ini berbahaya,” ujarnya.
Sebagai langkah antisipatif, DPRD mendorong pemerintah daerah agar melakukan penyesuaian dan menggenjot penggalian potensi pendapatan asli daerah (PAD). Selain itu, pendekatan perencanaan harus diselaraskan antarinstansi agar lebih realistis namun tetap progresif.
“Kami minta proyeksi pendapatan dinaikkan secara wajar. OPD harus dipacu untuk lebih kreatif menggali sumber pendapatan. Jangan hanya menunggu transfer pusat,” pungkas Bijak.
Di tengah geliat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang hanya sepelemparan batu dari PPU, Bijak mengingatkan bahwa daerah seharusnya tampil adaptif dan agresif, bukan justru melemah secara fiskal.
“Kita ini tetangga IKN. Harusnya jadi daerah penyangga yang progresif. Jangan sampai peluang emas berubah jadi beban karena lemahnya perencanaan fiskal,” tutupnya. (kim1)
