PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bersama sejumlah lembaga strategis menyatakan komitmen penuh dalam mendukung implementasi Program Wajib Belajar 13 Tahun. Dukungan tersebut ditegaskan dalam kegiatan advokasi dan penandatanganan komitmen bersama yang digelar di ruang rapat Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) PPU, baru-baru ini.
Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Timur dan Disdikpora PPU. Tujuannya untuk memperkuat sinergi pusat-daerah dalam memastikan kebijakan pendidikan inklusif dan berkelanjutan, khususnya dalam mendorong akses pendidikan hingga jenjang menengah atas bagi seluruh anak usia sekolah.
Dalam pertemuan tersebut, seluruh pihak menandatangani komitmen bersama yang memuat lima poin utama, yaitu:
Mendukung penuh pelaksanaan Program Wajib Belajar 13 Tahun sebagai upaya peningkatan kualitas SDM.
Menyusun dan memperkuat regulasi, kebijakan, serta perencanaan dan penganggaran secara berkelanjutan.
Meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk memperkuat kolaborasi pendidikan.
Menjamin tidak ada anak usia sekolah yang tertinggal hak pendidikannya, serta melakukan pemantauan dan evaluasi program secara berkala.
Kepala Disdikpora PPU, Andi Singkerru, menyatakan bahwa komitmen ini bukan hanya sebatas seremoni, melainkan menjadi landasan strategis dalam pembangunan pendidikan di daerah.
“Komitmen ini menjadi tonggak penting bagi seluruh program di bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga di PPU. Visi kita jelas, yaitu menciptakan generasi yang berkualitas, berkarakter, dan mampu bersaing secara nasional maupun internasional,” tegas Andi.
Andi juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan bahwa setiap anak di PPU mendapatkan akses pendidikan yang layak, mulai dari pendidikan dasar hingga menengah atas, baik di jalur formal maupun non-formal.
Program Wajib Belajar 13 Tahun merupakan perluasan dari Wajib Belajar 9 Tahun. Program ini mengharuskan setiap anak Indonesia menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA/SMK atau sederajat. Di PPU, langkah ini menjadi penting seiring dengan posisi strategis daerah sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kita tidak ingin ada satu pun anak yang tertinggal. Pendidikan adalah hak dasar dan modal utama untuk menyiapkan generasi emas PPU,” pungkas Andi. (wn/adv)
