PENAJAM - Aksi unjuk rasa Aliansi Gerakan Rakyat Penajam (GERAM) yang digelar Selasa (2/9/2025) membawa dampak langsung bagi DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Ketua DPRD PPU, Raup Muin, mengakui lembaga legislatif ikut tersorot karena menjadi sasaran utama aspirasi massa.
“Tentunya pasti ada dampak. Khususnya kami, karena DPRD menjadi lembaga yang disoroti menyangkut masalah kinerja dan lainnya,” ujar Raup, Rabu (3/9/2025).
Menurutnya, aksi tersebut tidak hanya terjadi di PPU, melainkan seragam di berbagai daerah sebagai respons terhadap isu tunjangan anggota dewan serta kasus meninggalnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang dilindas kendaraan taktis polisi.
“Kami tentunya mengevaluasi. Jadi kita tidak pernah tertutup dari segala aspirasi yang ada di tengah masyarakat,” tegas Raup.
Ia menambahkan, pintu DPRD PPU tetap terbuka bagi siapapun, baik mahasiswa, masyarakat umum, organisasi, maupun perorangan. Aspirasi yang masuk, kata dia, akan diterima dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme.
Untuk tuntutan isu daerah, DPRD PPU berkomitmen menyampaikannya kepada pemerintah kabupaten, baik bupati maupun OPD terkait. Forum rapat dengar pendapat (RDP) juga akan digelar secara terbuka dengan melibatkan mahasiswa dan dinas teknis.
Sementara untuk isu nasional, DPRD PPU menyatakan siap memberikan dukungan moral dan mengawal penyampaiannya ke pusat, baik melalui jalur langsung, tertulis, maupun lewat partai politik.
