PENAJAM - DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menindaklanjuti aksi unjuk rasa Aliansi Gerakan Rakyat Penajam (GERAM) dengan menjadwalkan rapat dengar pendapat (RDP) bersama perwakilan mahasiswa, masyarakat, serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Kamis (4/9/2025).
Sebelumnya, massa GERAM menggelar aksi di depan pintu gerbang kantor DPRD PPU sebagai tujuan akhir unjuk rasa. Sebelum tiba di gedung dewan, massa lebih dulu melakukan orasi di Mapolres PPU menyampaikan aspirasi dan sejumlah tuntutan.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD PPU, Raup Muin, mengatakan lima poin isu lokal yang disuarakan massa akan dibahas secara khusus dalam forum tersebut.
“Ada dua tuntutan yang dibawa, isu nasional dan lokal. Untuk lima poin di daerah, kita gelar RDP agar bisa dibahas lebih rinci,” ujarnya, Rabu (3/9/2025).
Isu lokal yang menjadi sorotan mencakup kesejahteraan guru, kelengkapan fasilitas pendidikan, transparansi penggunaan APBD, optimalisasi UPTD Balai Latihan Kerja (BLK), serta penindakan terhadap perusahaan yang dinilai tidak bertanggung jawab.
“Kita akomodir aspirasi mereka lewat gelar RDP,” tegas Raup.
Sementara itu, isu nasional yang turut disampaikan massa akan tetap mendapat dukungan DPRD, namun penyampaiannya bersifat umum.
“Isu nasional memang seragam di seluruh daerah. Kita akan kawal, tapi prosesnya berbeda. Ada enam tuntutan, nanti kita pilah mana yang bisa langsung disampaikan, mana yang cukup tertulis atau lewat partai,” jelasnya.
