TENGGARONG- Masyarakat menduga pengadaan Kapur Dolomit di Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) 2023 lalu, berpotensi terjadi tindak pidana korupsi (tipikor). Karena harga pembelian pupuk organik tersebut dianggap terlalu mahal. Anggarannya mencapai Rp16,5 miliar lebih. Tidak sebanding dengan manfaat diterima petani, khususnya di Tenggarong Seberang.
"Kami anggap nilai pengadaan Dolomit itu terlalu mahal. Makanya masalah tersebut kami laporkan ke Kejari (Kejaksaan Negeri) Kukar. Berkas pengaduannya sudah kami serahkan pertengahan Agustus 2025 tadi," ungkap Kepala
Biro Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Forum Akuntabilitas dan Transparansi (Fakta) Kukar, Zaidun kepada harian ini. Alasan lainnya pengaduan disampaikan ke Kejaksaan, yakni ternyata penyaluran Dolomit itu tidak maksimal ke masyarakat, dalam hal ini petani Tenggarong Seberang. Akibatnya lahan sawah petani yang senpai diperiksa DPD Fakta Kukar, masih kekurangan unsur hara alias tidak subur.
"Ketika kami lakukan peninjauan ke Tenggarong Seberang pada Desember 2024 tadi, kondisi sawah petani itu kurang subur. Artinya Dolomit yang diadakan sebesar Rp16,5 miliar itu tidak maksimal dibagikan ke petani. Bahkan banyak menumpuk sampai lapuk, seakan terbuang sia-sia. Jadi kami minta Kejaksaan segera menangani masalah ini," tambah Zaidun.
Sekadar informasi, Kapur Dolomit bermanfaat menetralkan pH tanah. Karena merupakan mineral mengandung unsur hara kalsium oksida (CaO) dan magnesium oksida (MgO) dengan kadar yang cukup tinggi sangat berguna bagi tanah dan tanaman.
Jika tanah kekurangan hara kalsium dan magnesium, maka otomatis tanaman menjadi kurang maksimal dalam berproduksi. Kemampuan Dolomit memperbaiki kondisi tanah tidak dimiliki pupuk organik umumnya. Dolomit memang termasuk pupuk organik dan bukan pupuk kimia.
"Selain itu, informasi kami terima bahwa pihak ketiga atau penyedia, merupakan 'pemain' lama di Dinas Pertanian dan Peternakan Kukar. Sehingga patut diduga ada 'apa-apanya' dalam pengadaan Dolomit tersebut. Karena BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI di Kaltim, menjadikan sebagai temuan di 2024 lalu, hanya kami tidak tahu bagaimana penanganan selanjutnya," kata Zaidun. (idn/rin)
