BALIKPAPAN- Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan berkomitmen menjaga stabilitas keuangan daerah di tengah rencana pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat. Fokus utama diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pajak daerah, penguatan UMKM, dan pengembangan ekonomi berbasis event.
Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Muhaimin, menegaskan bahwa ketergantungan terhadap dana transfer harus ditekan secara bertahap. “Ketergantungan terhadap dana transfer harus berkurang. Pada 2025 masih sekitar 70 persen, tapi pada 2030 kami ingin tekan jadi 55 persen,” ujarnya, Rabu 10 September 2025.
Salah satu terobosan yang mulai berjalan adalah digitalisasi sistem pajak dan retribusi. Pemkot juga telah memasang alat rekam transaksi di sektor usaha seperti restoran dan hotel. “Dengan sistem ini, potensi kebocoran bisa ditekan dan kepatuhan wajib pajak meningkat,” jelas Muhaimin.
Selain pajak, Pemkot juga memprioritaskan UMKM. Dukungan berupa pembinaan dan stimulus diberikan agar pelaku usaha kecil lebih siap bersaing, khususnya saat Balikpapan menjadi tuan rumah berbagai event berskala besar.
“UMKM harus ikut tumbuh sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi di kota ini,” tambahnya. Event nasional dan regional dipandang sebagai penggerak roda ekonomi. Hampir setiap bulan ditargetkan ada event besar yang akan memberi efek berganda bagi sektor perhotelan, transportasi, hingga kuliner.
“Semakin banyak event, semakin besar multiplier effect untuk ekonomi lokal. Ini otomatis meningkatkan PAD,” ucap Muhaimin. Dalam RPJMD 2025–2029, Pemkot menargetkan PAD tumbuh rata-rata 11 persen per tahun, dengan kontribusi PAD naik dari 34,5 persen menjadi 40,7 persen pada 2026.
Sementara itu, DPRD Kota Balikpapan menyoroti ancaman serius dari berkurangnya dana transfer pusat. Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, menyebut sejumlah program pembangunan berpotensi terhambat.
“Dari anggaran yang seharusnya mencapai Rp 300 miliar hingga Rp 400 miliar, baru masuk sekitar Rp 99 miliar. Ini sangat berdampak karena sudah masuk dalam kegiatan-kegiatan di Kota Balikpapan,” tutur Alwi belum lama ini.
Menurutnya, jika tidak ada transfer tambahan dari pusat, dampak bisa mencapai 60–70 persen. Alwi menegaskan pentingnya optimalisasi PAD agar pembangunan tetap berjalan.
“Tahun ini PAD harus tercapai, dan tahun depan InsyaAllah menaikkan PAD. Banyak PAD yang ibaratnya kecolongan padahal mestinya masih bisa kita optimalkan,” tegasnya. Ia juga menyebut DPRD akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan alokasi dana yang lebih jelas ke depannya. (*)
