PENAJAM - DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menekankan pentingnya adanya aturan tertulis atau standar operasional prosedur (SOP) dalam mekanisme penggunaan alat berat milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Hal ini agar setiap usulan masyarakat dapat diakomodasi dengan jelas dan adil.
Sekretaris Komisi III DPRD PPU, Sariman, mengatakan sejauh ini aturan tertulis mengenai SOP belum diperoleh pihaknya. Dalam rapat dengar pendapat bersama Dinas PUPR dan UPT PU Penajam, disebutkan bahwa pengajuan akan disesuaikan dengan skala prioritas.
“Tentu kami juga ingin ada yang tertulis, supaya jadi acuan bersama. Kalau masyarakat mengusulkan penggunaan alat berat UPT, aturannya seperti apa. Itu penting supaya semua pihak bisa mengikuti aturan yang sama,” ujar Sariman.
Ia menambahkan, tanpa SOP yang jelas, sering terjadi ketidakpastian di lapangan. Ada usulan yang sudah lama belum diakomodasi, sementara ada usulan baru yang langsung dikerjakan. Menurutnya, hal itu bisa menimbulkan kesan ketidakadilan.
“Jangan sampai nanti mentang-mentang dekat, yang baru diakomodasi, sementara yang lama justru menunggu. Skala prioritas itu penting supaya sesuai aturan dan lebih transparan,” ucapnya.
Sariman juga menyoroti kondisi alat berat yang ada di lapangan. Meski jumlahnya dinilai cukup lengkap, sebagian masih memerlukan perbaikan karena mudah rusak ketika digunakan.
Ia berharap pemerintah daerah memperhatikan perawatan agar layanan kepada masyarakat tidak terganggu.
“Alat berat ini kan pada dasarnya untuk mendukung pembangunan di desa dan kelurahan. Jadi selain aturan penggunaan yang jelas, kondisi peralatannya juga harus selalu siap,” tutupnya. (d20)
