BALIKPAPAN – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, berencana bertolak ke Jakarta untuk memastikan besaran dana transfer dari pemerintah pusat yang akan diterima daerah.
Rudy mengatakan, langkah ini diambil untuk menindaklanjuti wacana pemotongan dana transfer ke daerah. Ia menegaskan bahwa dana bagi hasil (DBH) memiliki peran penting karena menjadi hak pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.
“Besok ada sinkronisasi antara Menteri Keuangan dengan Badan Anggaran DPR RI di Senayan. Yang paling bergantung itu adalah dana bagi hasil, karena memang merupakan hak daerah,” ujar Rudy di Balikpapan, Selasa (17/9/2025).
Menurut dia, berdasarkan informasi sementara, pemotongan dana transfer diperkirakan mencapai 75 persen. Jika Kalimantan Timur seharusnya menerima Rp6 triliun, maka yang tersisa hanya sekitar Rp1,4 triliun.
“Kita lihat nanti ya. Hari ini pengetahuan kami masih pemotongannya di angka 75 persen. Semoga ada perubahan. Tentu kami berharap bukan berkurang, melainkan bisa bertambah,” katanya.
Rudy menegaskan, pemerintah provinsi akan terus mengawal proses pembahasan di tingkat pusat agar Kaltim tetap mendapatkan porsi dana transfer yang proporsional.(adv/diskominfo/9i)
