PROKAL.co, Balikpapan — Komisi II DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak Pertamina Patra Niaga, Dinas Perdagangan (Disdag), serta sejumlah agen dan pangkalan LPG di Balikpapan, Rabu (5/11/2025) di ruang rapat Kantor DPRD Balikpapan. Rapat ini membahas kesiapan pasokan LPG menjelang momen-momen besar nasional seperti Natal, Tahun Baru, dan Ramadan 2026 mendatang.
Rapat yang dipimpin oleh Taufik Qul Rahman, serta dihadiri oleh anggota Komisi II DPRD seperti Subari, Jafar, dan Suryani, juga melibatkan Titin dari Bagian Ekonomi Setdakot Balikpapan serta perwakilan Disdag dan sekitar 12 agen LPG di Balikpapan.
Dalam kesempatan itu, Taufik menegaskan pentingnya koordinasi antara DPRD, Pertamina, dan pemerintah daerah untuk mengantisipasi kelangkaan LPG yang kerap terjadi setiap akhir tahun. “Kita tidak mau lagi masyarakat Balikpapan mengalami keributan akibat kelangkaan LPG seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena itu, RDP ini kita lakukan lebih awal,” ujarnya.
Pihak Pertamina Patra Niaga yang diwakili oleh Ahad menyampaikan bahwa perusahaan telah menyiapkan simulasi penyaluran LPG untuk menghadapi peningkatan permintaan di akhir tahun. Meski demikian, Ahad tidak bisa memberikan jaminan mutlak bahwa kelangkaan tidak akan terjadi. “Kami sudah menyiapkan skenario distribusi agar pasokan tetap stabil, insya Allah berjalan dengan baik,” katanya.
Dalam pembahasan, muncul pula isu terkait permintaan pembukaan agen baru LPG di Balikpapan. DPRD menegaskan bahwa pembukaan agen baru harus menunggu adanya penambahan kuota dari pemerintah pusat. “Pertamina sudah menyampaikan bahwa tidak ada penambahan kuota. Jadi kalau ada agen baru, harus ada pengurangan dari agen lama. Itu tidak adil,” ujar Taufik.
Ia juga mengingatkan Dinas Perdagangan agar berhati-hati dalam memberikan rekomendasi pembentukan agen baru. “Jangan sembarangan memberikan rekomendasi tanpa melihat kondisi lapangan. Lihat dulu kebutuhan masyarakat, jangan sampai agen yang sudah ada malah dirugikan,” tegasnya.
Sementara itu, DPRD dan Pemerintah Kota Balikpapan diketahui telah mengajukan usulan penambahan kuota LPG sejak awal 2025. Namun hingga kini, keputusan dari pemerintah pusat belum turun. “Kami sudah dorong lewat kabag ekonomi dan bersurat ke pusat. Tinggal perjuangan dari perwakilan kita di DPR RI,” kata Taufik.
Ia menambahkan, Balikpapan sebagai pintu gerbang Kalimantan dengan jumlah penduduk terus meningkat akibat proyek RDMP dan urbanisasi, membutuhkan perhatian lebih dalam hal pasokan energi. “Ribuan warga baru datang ke sini, tentu kebutuhan LPG meningkat. Ini bukan hanya isu teknis, tapi juga kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (oy/adv)
