BALIKPAPAN – Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al-Qadri, menyampaikan bahwa kondisi fiskal Kota Balikpapan saat ini tengah menghadapi tekanan akibat adanya penurunan pendapatan dari berbagai sektor. Meski begitu, ia tetap optimistis karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kuat masih menjadi penopang utama dalam menjaga stabilitas keuangan kota.
Dalam keterangannya di Halaman Kantor Pemkot Balikpapan, Senin (10/11/2025), Alwi tidak menutup-nutupi bahwa pemerintah daerah kini tengah berada dalam situasi yang penuh tantangan. Ia mengaku tekanan tersebut membuat pihaknya bersama eksekutif harus lebih cermat dalam melakukan perencanaan dan realokasi anggaran. “Ya, lumayan terasa tekanannya. Penurunannya cukup signifikan. Bisa saja nanti ada penyesuaian dalam APBD, tergantung kondisi akhir tahun,” ujarnya.
Alwi menjelaskan bahwa meski secara umum Balikpapan masih tergolong kota dengan PAD tertinggi di Kalimantan Timur, kondisi ekonomi nasional dan global turut memengaruhi pendapatan daerah. Ia menilai, kehati-hatian dalam menyusun anggaran menjadi langkah strategis agar pelayanan publik dan pembangunan tetap berjalan tanpa hambatan. “Kita bersyukur, PAD Balikpapan ini termasuk yang tertinggi dari sepuluh kabupaten dan kota lain di Kaltim. Itu jadi kekuatan kita. Tapi tetap saja, kalau ada potongan atau penurunan dana transfer pusat, efeknya akan terasa,” terangnya.
Ia menambahkan, potongan dan penyesuaian anggaran dari pemerintah pusat juga menjadi tantangan tersendiri bagi daerah. Namun, dengan struktur ekonomi Balikpapan yang ditopang oleh sektor jasa, hotel, restoran, dan perdagangan, ia yakin kota ini masih bisa menjaga stabilitas keuangan. “Balikpapan ini kan pintu gerbang Kalimantan Timur. Aktivitas ekonomi cukup tinggi, terutama dari sektor pariwisata dan jasa. Itulah yang membuat PAD kita tetap kuat meskipun tekanan ekonomi ada,” katanya.
Ketua DPRD juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah kota dan DPRD dalam menjaga keseimbangan fiskal. Ia menilai, ke depan perlu ada inovasi dalam menggali potensi pendapatan baru tanpa membebani masyarakat. “Kita dorong agar sumber-sumber PAD bisa lebih kreatif, seperti digitalisasi pajak daerah dan pengelolaan aset yang lebih efisien,” ujarnya.
Lebih lanjut, Alwi memastikan bahwa DPRD akan terus mengawal kebijakan keuangan daerah agar tetap transparan dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Ia juga berharap seluruh program prioritas, terutama yang menyentuh kebutuhan dasar warga seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, tetap dijalankan meski kondisi ekonomi sedang tertekan.
“Kita harus bijak menghadapi situasi ini. Prinsipnya, APBD tetap harus fokus untuk kepentingan rakyat, sementara efisiensi dan pengawasan jadi kunci menjaga kestabilan fiskal daerah,” tutupnya. (oy/adv)
