PROKAL.co, Balikpapan — Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali, memberikan apresiasi terhadap program bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi para pengemudi ojek online (ojol) yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bekerja sama dengan Pemerintah Kota Balikpapan. Melalui program ini, para pengemudi ojol akan memperoleh subsidi iuran sebesar Rp19.000 per bulan yang mencakup perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
Gasali menilai program tersebut sebagai langkah positif dan bentuk perhatian nyata pemerintah terhadap kelompok pekerja non-upah atau pekerja rentan. “Program ini baru, tapi sangat kita harapkan bisa meringankan beban teman-teman ojol di Balikpapan. Mereka termasuk kategori pekerja rentan yang perlu mendapat perhatian lebih,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Balikpapan, Rabu (12/11).
Ia menambahkan, meskipun program ini masih terbatas dan belum mencakup seluruh lapisan pekerja informal, keberadaannya dapat menjadi titik awal bagi perluasan perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. “Mungkin belum semua sektor bisa mendapatkan bantuan seperti ini, tapi setidaknya sudah ada langkah awal. Ke depan kita harapkan ada terobosan lain yang bisa menjangkau lebih banyak pekerja,” ungkapnya.
Gasali juga berharap agar program serupa dapat diperluas untuk menjangkau profesi lain yang memiliki tingkat risiko tinggi namun belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial. “Pekerja lepas, buruh harian, hingga pedagang kecil juga termasuk kelompok yang rawan. Semoga nanti ada kebijakan lanjutan agar mereka juga bisa tercover oleh BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.
Namun demikian, ia menyadari bahwa upaya perluasan program perlindungan sosial tidak lepas dari kemampuan keuangan daerah. Gasali mengingatkan bahwa pada tahun 2026, Kota Balikpapan akan menghadapi tantangan serius akibat adanya efisiensi anggaran yang mencapai sekitar Rp1,3 triliun. “Kita harus realistis. Tahun depan Balikpapan mengalami pemangkasan anggaran cukup besar, dan itu bukan jumlah yang sedikit. Jadi semua program harus dikelola dengan hati-hati dan tetap berorientasi pada pelayanan masyarakat,” jelasnya.
Meski menghadapi keterbatasan fiskal, Gasali memastikan DPRD bersama pemerintah daerah akan berupaya mengelola anggaran sebaik mungkin agar program-program prioritas tetap berjalan. “Kami akan memastikan agar efisiensi anggaran ini tidak mengurangi kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Prinsipnya, pelayanan publik tetap harus jadi prioritas,” tegasnya.
Sebagai penutup, Gasali menyampaikan optimismenya bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, BPJS, dan masyarakat dapat terus diperkuat demi kesejahteraan bersama. “Inisiatif seperti bantuan iuran BPJS untuk ojol ini adalah langkah kecil dengan dampak besar. Harapannya, program ini menjadi awal dari sistem perlindungan sosial yang lebih luas bagi seluruh pekerja rentan di Balikpapan,” pungkasnya. (oy/adv)
