BALIKPAPAN — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Balikpapan mendorong keterlibatan sektor swasta dalam penanganan bencana, terutama menjelang tahun 2026. Dorongan ini muncul sebagai respons atas kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang berdampak pada pengurangan alokasi penanganan darurat. Di tengah tantangan tersebut, pemerintah menilai dukungan dunia usaha sangat penting untuk menjaga kapasitas layanan kemanusiaan tetap optimal.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Balikpapan, Bambang Subagya, menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kebutuhan mendesak. “Saya mengajak sektor swasta untuk berlomba-lomba membantu masyarakat terdampak bencana. Pemerintah memiliki keterbatasan anggaran, dan kami tidak bisa bekerja sendirian,” ujarnya, Rabu (26/11/2025).
Bambang menjelaskan bahwa meski BPBD terus berupaya menjaga kesiapan layanan darurat, efisiensi anggaran memaksa prioritas sumber daya menjadi lebih ketat. Kondisi ini mendorong pemerintah membangun kemitraan strategis dengan perusahaan, mengingat Balikpapan memiliki sejumlah wilayah yang kerap terdampak banjir, tanah longsor, hingga kebakaran permukiman. Dunia usaha dianggap mampu mempercepat respons darurat dan meningkatkan efektivitas perlindungan warga.
Kontribusi sektor swasta dapat berupa penyediaan logistik darurat, bantuan peralatan, dukungan armada transportasi, hingga keterlibatan dalam edukasi kebencanaan. BPBD juga mendorong perusahaan menyalurkan program Corporate Social Responsibility (CSR) secara lebih terarah agar tepat sasaran bagi masyarakat terdampak. “Bantuan tidak harus selalu dalam bentuk dana. Peralatan evakuasi, paket logistik, bahkan tenaga relawan perusahaan sangat membantu percepatan penanganan,” tambah Bambang.
BPBD membuka mekanisme kerja sama yang transparan dan terukur agar setiap bantuan dari perusahaan dapat digunakan secara optimal dan akuntabel. Selain itu, masyarakat juga diimbau meningkatkan kewaspadaan melalui kesiapsiagaan mandiri. “Ketahanan bencana harus dibangun secara kolektif. Pemerintah, swasta, dan masyarakat harus bergerak bersama,” tegasnya.
Bambang menekankan bahwa efisiensi anggaran bukan halangan untuk memperkuat penanggulangan bencana. Ia melihat tahun 2026 sebagai momentum memperluas kerja sama kemanusiaan di Kota Balikpapan. “Kami mengajak semua pihak melihat penanganan bencana sebagai tanggung jawab bersama. Jika sektor swasta terlibat aktif, Balikpapan akan memiliki ketahanan bencana yang lebih kuat dan berkelanjutan,” pungkasnya.
