TANJUNG REDEB - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Berau tahun 2024 disahkan pada angka Rp 4,719 triliun pada Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Akhir Fraksi DPRD Berau terhadap RAPBD Berau 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD Berau, Selasa (7/11).
Sejumlah masukan disampaikan perwakilan masing-masing fraksi, di antaranya Ketua Fraksi Amanat Indonesia Raya (FAIR), Peri Kombong. Ditegaskannya, dengan APBD 2024 yang besar, dirinya menitipkan kesejahteraan penyuluh pertanian bisa ditingkatkan. Baik itu anggaran pelaksanaan ataupun penyediaan fasilitas kendaraan.
“Kita minta untuk penyuluh pertanian diperhatikan, sehingga hasilnya bisa maksimal terhadap peningkatan produksi untuk mencapai kedaulatan pangan,” terangnya.
Berbeda dengan Peri, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Rahman, menyampaikan, seharusnya pemerintah bisa mengawal hasi aspirasi yang masuk melalui reses. Ketika bisa dikawal, maka bisa direalisasikan pada waktunya untuk dinikmati masyarakat.
"Kita harap pemerintah seharusnya bisa mengawal aspirasi yang masuk lewat reses. Karena itu masukan masyarakat, agar segera direalisasikan pada waktunya dan bisa dinikmati,” tuturnya.
Adapun Ketua DPRD Berau, Madri Pani, mengingatkan, dengan anggaran cukup besar yakni Rp 4,7 triliun jangan sampai jadi SiLPA. Apalagi anggaran tidak gunakan sebagaimana mestinya.
Pembangunan pun ditekankannya jangan hanya diprioritaskan di perkotaan saja, tapi juga di kampung. "Saya ingat katakata, dari rakyat kembali ke rakyat. Rakyat Berau tidak hanya di kota saja, tapi di kampung juga," tegasnya.
Dilanjutkan Politikus NasDem ini, anggaran diharapkan bisa maksimal, tapi jangan hanya mengejar target tapi tampilkan hasil yang maksimal agr bisa dinikmati masyarakat, sebagai kado. Jangan hanya menganggarkan dan manargetkan pekerjaan, tapi tidak sesuai dengan spek pekerjaan. Ini sama saja buang-buang anggaran. "Saya minta perhatikan pendidikan dan kesehatan," tambahnya.
Terlebih, dirinya meminta OPD bisa melakukan refleksi diri terkait kinerjanya selama 2023 ini, untuk menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan anggaran pada 2024 mendatang. “Saya minta itu dicatat, apa yang kurang selama ini harus dibenahi tahun depan,” pungkasnya.
Setelah mendengarkan secara seksama pandangan akhir fraksi, Bupati Berau, Sri Juniarsih menyatakan akan menghimpun kritik, saran, dan masukan yang telah disampaikan.
“Atas hal-hal yang disampaikan akan menjadi perhatian pemerintah agar ditindaklanjuti bersama, dan saya minta perhatian kepada seluruh kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) agar dapat menyimak dan merespons saran, masukan, usulan maupun kritik tersebut,” terangnya.
Dirinya menilai hal tersebut akan menjadi dorongan dan pemacu semangat, agar target-target pembangunan daerah bisa tercapai. Bupati juga menyebut ada kenaikan target pendapatan jika dibandingkan dengan rencana pendapatan yang disepakati pada KUA-PPAS 2024. Namun katanya, kenaikan pendapatan tersebut sebagian besar disebabkan oleh adanya pengalokasian pendapatan yang bersifat terarah.
Adapun kenaikan disebabkan dana transfer berupa Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp 102,725 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp 219,07 miliar, Dana Desa bersumber APBN senilai Rp 92,6 miliar dan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit senilai Rp 36,7 miliar.
Dirinya berharap kondisi perekonomian secara nasional terus membaik. Sehingga, ada prediksi kenaikan nilai APBD 2024 melalui perubahan nanti. Dirinya juga menyebut, Pemkab Berau dalam nilai APBDnya masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
“Nilai dana Transfer Pusat terhadap total pedapatan daerah masih sangat tinggi, yaitu mencapai 85 persen dari total rencana pendapatan kita tahun 2024,” jelasnya.