BALIKPAPAN – Meski mendapat penolakan dari pedagang di Rapak Plaza, keberadaan flyover di titik 0 kilometer Jalan Soekarno-Hatta, Balikpapan dinilai sangat dibutuhkan masyarakat. Selain mengedepankan faktor keselamatan, secara tidak langsung juga dapat membantu perekonomian kota.
Menurut Koordinator Komunitas Pemerhati Balikpapan Ariful Amin, tidak hanya pihak kecamatan, lurah atau RT saja yang tahu, tetapi diperlukan juga pemahaman kepada pedagang sekitar, terutama di kawasan Rapak Plaza Balikpapan.
Amin mengatakan, peristiwa tragis hampir selalu terjadi setiap tahunnya di lokasi tersebut. Maka pembangunan flyover sudah jadi kebutuhan dan harus segera dieksekusi. Apalagi telah direncanakan belasan tahun lalu. Tentu, pemenuhan kebutuhan tersebut tanpa harus pula mengecilkan pedagang di sekitarnya.
“Memang ada kemungkinan beberapa bangunan akan tertutup, tetapi segala sesuatunya pasti ada kurang lebihnya. Jadi, harus ada jalan keluar. Perlu dicarikan solusinya agar kebutuhan pedagang turut diakomodasi dan tetap dapat berbelanja di situ. Dan kembali lagi, keselamatan adalah paling utama. Kejadian tragis itu tidak boleh kembali terulang,” tuturnya, Selasa (25/1).
Adapun bila memungkinkan dilakukan relokasi tanpa mematikan usaha pedagang itu bisa dikaji, supaya mata pencarian mereka tidak tertutup. Keberadaan flyover memang tidak terlalu berdampak signifikan terhadap perekonomian, karena fungsi utamanya mengurai lalu lintas dan keselamatan.
Di samping itu, kendaraan besar yang melintasi kota kini sudah mulai berkurang. Mengingat kawasan peti kemas di Kilometer 13 sebenarnya sudah mengurangi kendaraan besar yang melintas di perkotaan.
Pemasukan atau perputaran ekonomi kata Amin lebih sangat dipengaruhi dari daya beli masyarakat serta jumlah konsumen. “Dampak secara ekonomi flyover itu saya kok belum melihat ke sana. Tetapi soal nyawa itu lain, sebab nyawa sesuatu yang tidak bisa ditawar-menawar,” ucapnya.
Ditambahkan Sekretaris Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Balikpapan Bambang Saputra, pemanfaatan flyover untuk mempermudah ke pusat industri. Dalam konteks ini ialah Pertamina pembangunan kilang minyak Pertamina, selebihnya bukan ke kawasan industri utama. Dari dulu flyover tersebut sudah direncanakan, tidak hanya untuk industri namun juga mempermudah akses masyarakat.
Soal penolakan, pemerintah tidak boleh tutup mata begitu saja. Tuntutan pedagang bisa saja disesuaikan bentuk flyover. Artinya akses masuk ke Rapak Plaza jangan sampai tertutup, atau dibuatkan akses jalan tersendiri sehingga pengunjung masih bisa berkunjung. “Jangan sampai dilupakan dan mengorbankan juga. Saat dibangun, flyover mungkin bisa dimodifikasi, sehingga tetap memfasilitasi pedagang pula,” ujarnya.
Dari sisi perekonomian pada umumnya, keberadaan flyover sangat membantu. Terutama kawasan Balikpapan Barat. Mengingat pembangunan selama ini lebih berfokus di Balikpapan Utara maupun Timur. Asal tidak mengorbankan masyarakat. Model atau desain yang selama ini tidak meng-cover kepentingan pedagang bisa dikaji ulang, agar semua bisa mendapatkan manfaatnya.
“Di mana-mana, titik 0 kilometer merupakan sesuatu yang dibuat indah menjadi salah satu icon. Di Balikpapan sendiri itu masih tidak terlihat. Mungkin bisa ditawarkan ke pemda atau provinsi, agar flyover mungkin bisa menjadi wisata dan berdampak pada pedagang juga,” kata Bambang.
“Peraturan daerah juga harus dipertegas. Sanksi tidak hanya ke perorangan namun juga ke pihak perusahaan, sebab ketika dia bekerja kan atas nama perusahaan jadi (perusahaan) harus turut serta bertanggung jawab,” pungkasnya. (ndu/k15)
Ulil Mu'awanah
Yin.khazan@gmail.com
Editor : izak-Indra Zakaria