JAKARTA-Proses penyortiran logistik pemilu menyibak persoalan klasik. Yakni ditemukannya logistik rusak termasuk surat suara. Dari hasil pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kasus tersebut terjadi di banyak daerah.
Rinciannya, kasus kotak suara rusak ditemukan di 177 kabupaten/kota, bilik suara rusak di 61 kabupaten/kota, tinta rusak ditemukan di 124 kabupaten/kota, segel rusak di 30 kabupaten/kota, serta surat suara rusak di 127 kabupaten/kota.
Selain kerusakan, Bawaslu juga menemukan kasus surat suara belum sesuai jumlah seharusnya di 61 daerah. Kemudian, ada juga kasus surat suara salah kirim.
Anggota Bawaslu RI Herwyn Malonda mengatakan, kasus tersebut terjadi beragam di daerah. Termasuk besaran kerusakannya. Dia mencontohkan, di Manggarai Barat mencatat surat suara yang dikategorikan cacat/rusak dengan total rusak sejumlah 1.090 surat suara. “Selain itu terdapat kekurangan sejumlah 4.265 surat suara,” ujarnya.
Herwyn berharap, berbagai kerusakan, kekurangan maupun kasus salah kirim segera mendapat penanganan. Apalagi, waktu jelang pemungutan suara hanya menyisakan sekitar sebulan.
“Secepatnya melakukan pendistribusian kembali yang kurang, yang lebih, kemudian yang rusak,” imbuhnya. Khususnya di kawasan kepulauan yang memerlukan waktu distribusi lebih lama. Tak hanya itu, Bawaslu mendesak agar kekeliruan yang terjadi dievaluasi.
Anggota Bawaslu RI Puadi menambahkan, selain persoalan pada logistik, pihaknya juga menyoroti akses pengawasan. Bawaslu, hingga kemarin belum mendapatkan akses Sistem Informasi Logistik (SILOG).
Kemudian, ada juga kasus penghalang-halangan terhadap pengawas. Misalnya di Jambi. “Apakah nanti dalam proses penelusuran di tahapan logistik ini ada dugaan pelanggaran atau tidak, nanti kita lihat di laporan hasil pengawasannya,” imbuhnya.
Saat dikonfirmasi, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Yulianto Sudrajat mengakui, kerusakan surat suara memang terjadi. Dia menyebut, tujuan KPU melakukan sortir terhadap hasil produksi percetakan memang untuk memilah surat suara rusak. “Surat suara tidak bisa dipakai ya kita akan ganti ke percetakan,” ujarnya.
Yulianto mengatakan, jumlah kerusakan yang ada masih dalam tahap wajar. Sebab, KPU mencetak sekitar 1,2 miliar surat suara untuk lima jenis pemilihan. Sementara, kerusakan di tiap-tiap kota hanya di angka ratusan hingga ribuan saja.
Artinya, jika dikonversi, persentasenya sangat rendah. “Kan nol-nol koma berapa persen sih. Dikit sekali ‘kan dari miliaran surat suara,” jelasnya.
Meski demikian, dia memastikan kerusakan itu akan diganti sesuai kebutuhan. Setiap hari, data kerusakan terus di-update dan disampaikan ke percetakan. Mantan ketua KPU Jawa Tengah itu optimistis pengadaan bisa dilakukan dalam sebulan ke depan.
“Sangat cukup (waktunya). Tiap hari ‘kan kami sortir nih,” tuturnya. Di sisi lain, Yulianto juga menunggu temuan dari Bawaslu untuk dilakukan kecocokan. Sebab dia menduga, ada sedikit perbedaan. (far/JPG/rom/k15)
Editor : izak-Indra Zakaria