BALIKPAPAN-Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik menggelar pertemuan dengan direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Kaltim, Senin (29/1) kemarin.
Dalam pertemuan selama kurang lebib dua jam di VIP Room Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan Balikpapan tersebut direksi menyampaikan kendala yang dialami saat ini.
Akmal Malik mengatakan ada 7 direksi BUMD yang diundang, mulai dari Bank Kaltimtara, PT Sylva Kaltim Sejahtera (SKS), PT Migas Mandiri Pratama (MMP) Kaltim, Jamkrida, Melati Bhakti Satya (MBS), PT Bara Kaltim Sejahtera dan Ketenagalistrikan Kaltim.
"Ini semacam silahturahmi, saya memang sengaja mengundang direksi BUMD di Kaltim ada 7," kata Akmal Malik.
Salah satu keluhan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut adalah terkait tambahan modal. Sejumlah BUMD meminta Pemprov Kaltim menambah modal usaha.
“Mereka minta suntikan modal. Saya bilang tidak dulu,” katanya.
Akmal menambahkan bahwa permintaan penambahan modal tersebut tak serta merta bisa langsung disetejui.
Dalam waktu dekat dia akan membentuk tim khusus untuk melakukan appraisal atau penilaian terhadap permohonan-permohonan penambahan modal tersebut.
"Sehingga kita pastikan, penambahan modal harus berdampak terhadap penambahan pendapatan daerah," kata Akmal.
Akmal menambahakn kehadiran BUMD Kaltim sejatinya untuk mewakili pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan bisnis.
"Pemerintah daerah mempercayakan kepada BUMD untuk menjadi ujung tombak pemerintah untuk berbisnis. Tentunya mereka harus menyusun prospek bisnisnya dengan baik," kata Akmal.
Hadirnya BUMD dalam pengelolaan bisnis di daerah pun diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Kaltim dengan privillage yang diberikan baik berupa aset maupun modal dan lain sebagainya.
Ia ingin, kedepan BUMD milik Pemprov Kaltim ini bisa menjadi salah satu sumber pendapatan utama yang baik bagi pemerintah daerah, sehingga tak hanya mengandalkan modal dari pemerintah.