TENGGARONG - Sebanyak 953 personil gabungan TNI dan Polri siap mengamankan hari pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang akan dilaksanakan 11 hari lagi. Ratusan personil ini nantinya akan mengawal seluruh tahapan pemungutan suara bersama pihak penyelenggara Pemilu di Kukar.
Mulai dari pendistribusian dan pengamanan logistik ke kecamatan dan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Hingga hari pemungutan suara, penghitungan surat suara, serta hasil pencoblosan. Dimana, Kukar sendiri memiliki 2.269 TPS, tersebar di 20 kecamatan.
Baca Juga: Pemkab Kukar Alokasikan Rp 390 Juta untuk Jaminan Kesehatan Petugas KPPS
Dari pihak kepolisian sendiri. Diungkapkan Kapolres Kukar, AKBP Heri Rusyaman, akan ada 682 personel yang terjun langsung. Diantaranya dari Polres Kukar sendiri, maupun tambahan personel dari Polda Kalimantan Timur (Kaltim) hingga polsek jajaran. Dan bersama KPU serta TNI, akan melakukan distribusi logistik H-7 pemungutan suara.
“H-7 pencoblosan kita mulai pendistribusian logistik Pemilu dengan KPU. Tentu kita wajib mengamankannya, apalagi dengan kondisi geografis Kukar yang luas ini," jelas Heri, Jumat (2/2) kemarin.
Kondisi geografis Kukar, mulai dari hulu, tengah hingga pesisir. Menjadi tantangan tersendiri pihak keamanan. Mulai dari jalur darat hingga air, Heri menyebut distribusi harus dipastikan aman sampai lokasi. Untuk itu, koordinasi dengan polsek jajaran dan koramil setempat akan dilakukan. Tiap TPS sendiri akan dijaga dua personel Polri, dua anggota linmas dan anggota TNI.
"Nanti juga akan dibackup Kodim," tambahnya.
Sementara itu, Dandim 0906/Kukar Letkol Inf Jeffry Satria mengatakan TNI akan menurunkan 271 personel. Yang juga dibantu personel dari Kodam VI/Mulawarman sebanyak 150 personel. Jeffry mengatakan TNI fokus dalam memastikan puncak pesta demokrasi lima tahunan ini berlangsung aman dan kondusif.
“Kita siap mendukung untuk menciptakan kondusifitas di Kukar selama pemilu,” tegas Jeffry.
Adapun beberapa daerah dan TPS yang dianggap rawan. Jeffry memastikan Kodim dan Polres telah melakukan pemetaan terhadap karakteristik geografis dan masyarakatnya. Manakala berpotensi menimbulkan konflik sosial.
“Secara umum semua TPS sudah kita petakan, bisa berjalan aman, dan tidak terjadi konflik pasca pengumuman,” pungkas Jeffry. (moe)