Dua langkah intervensi diambil untuk pengendalian inflasi daerah. Operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pokok, serta memberikan bansos demi menjaga daya beli masyarakat.
BALIKPAPAN–Sebagai salah satu langkah intervensi pengendalian inflasi daerah, Pemkot Balikpapan mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos). Khususnya bagi warga Kota Minyak yang terdampak dari inflasi daerah. Peluncuran bansos ini berlangsung di Aula Kecamatan Balikpapan Barat, (8/2).
Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud mengatakan, pemberian bansos merupakan bentuk pengendalian inflasi dan sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri. “Pemerintah daerah bisa menyalurkan bansos kepada warga yang terdampak inflasi,” ucapnya. Mengingat tingkat inflasi di Kota Beriman mencapai 3,46 persen year on year (yoy).
Baca Juga: HUT Balikpapan ke 127 Tahun, Banyak Masalah yang Harus Diselesaikan
Baca Juga: Balikpapan Defisit Air Baku 800 Liter Per Detik
Angka ini lebih tinggi dari tingkat inflasi nasional 2,6 persen. Sehingga Balikpapan tercatat menduduki peringkat ke-9 nasional dan peringkat ke-2 inflasi tertinggi se-Kalimantan. “Harapannya pemberian bansos melalui dana APBD ini bisa membantu warga,” katanya.
Terlebih saat ini momen perayaan Imlek. Belum lagi dalam waktu dekat, Ramadan dan Hari Raya Idulfitri. Rahmad berharap, bansos yang diberikan dengan nominal Rp 300 ribu per bulan bisa membantu keluarga penerima manfaat (KPM). Apalagi penyaluran bansos selama tiga bulan berturut-turut mulai Februari, Maret, dan April.
“Ada kriteria penerima bansos, data valid agar bansos tepat sasaran. Bantuan ini setidaknya mengurangi beban mereka,” tuturnya. Sebagai informasi, kriteria penerima bansos yakni warga Balikpapan. Kemudian individu atau keluarga yang memiliki kerentanan inflasi setelah dilakukan verifikasi oleh Dinas Sosial bersama OPD terkait.
Baca Juga: Terjadi Flash di Area Kilang Balikpapan, Api Berhasil Dikendalikan
Seperti data kemiskinan ekstrem, data individu atau keluarga berpenghasilan kecil dan tidak tetap. “Mulai petani, nelayan, ojek online, sopir angkot, PKL/pedagang mikro dan kecil, pekerja seni, tenaga honor upah di bawah UMK,” bebernya. Hasil verifikasi data, total penerima bansos penanganan inflasi daerah sebanyak 7.363 KK atau KPM.
Rahmad menambahkan, Pemkot Balikpapan mengambil dua langkah cepat intervensi kebijakan pengendalian inflasi daerah. Seperti operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pokok. Lalu memberikan bansos pengendalian inflasi demi menjaga daya beli masyarakat.