AKTIVIS pelestari hutan mangrove Kota Balikpapan, Agus Bei yang juga penerima Piala Kalpataru tahun 2017 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mewanti-wanti agar pemerintah aaerah maupun pusat untuk tidak memberikan izin terhadap rencana "menyulap" puluhan hectare lahan mangrove menjadi pusat pergudangan di wilayah Kelurahan Graha Indah. Menurutnya, butuh waktu hingga puluhan tahun untuk merestorasi hutan mangrove yang telah rusak.
"Kemarin saya dapat berita kalau ada pengembangan suatu lokasi diperuntukkan kegiatan pergudangan yang luasannya tidak main-main, dan itu kan lahan mangrove. Dan terlepas itu, lahan mereka yang punya, tentunya ini kan harus melalui proses dan prosedur, sehingga apa yang ditanam saat ini, geliatnya pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun secara internasional mangrove merupakan yang patut dipertahankan.
Baca Juga: Proyek Pergudangan di Balikpapan Ancam Mangrove dan Sungai
Karena untuk merestorasi kembali itu sulit sekali, butuh bertahun-tahun, bahkan sampai 30 tahun. Bayangkan andai kata mementingkan sesaat mengorbankan kepentingan banyak orang," protes pria yang kerap menjadi pembicara tingkat nasional terkait pelestarian mangrove.
Dia juga mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mencanangkan untuk melestarikan lahan mangrove yang ada. Bahkan Jokowi menegaskan hingga 2024 harus tercapai lahan mangrove 600 ribu hectare di seluruh Indonesia.
"Dampaknya harus dipikirkan. Memang tidak terlihat dampak pada saat ditebang, tapi kemudian hari permasalahan itu akan timbul berdampak pada semua, termasuk pada pemerintah.
Mangrove ini mempunyai peranan penting. Fungsi pertama adalah sebagai peredam, mitigasi bencana, mitigasi perubahan iklim, mangrove ini adalah penyerap karbon lima kali lipat dibanding kan hutan daratan, dan salah satu di Balikpapan digencarkan bagaimana memperluas kembali.
Dan sesuai dengan arahan bapak Presiden untuk merestorasi sampai 2024 dengan luas 600.000 hektare di seluruh Indonesia. Ini sedang gencar-gencarnya. Nah di satu sisi, kita di Balikpapan mau mengubah lahan mangrove jadi kawasan pergudangan, dan ini sangat disayangkan bagi saya," paparnya.
Yang menjadi kekesalan Agus adalah ketika dia mendengar informasi bahwa dalam acara konsultasi publik yang dilaksanakan guna mendapatkan izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) tidak dilibatkan ahli lingkungan atau aktivis lingkungan yang lebih memahami dampaknya.
"Dan waktu saya mendengar kabar, kok tidak ada ya orang-orang lingkungan diundang. Kok hanya sekitaran RT yang terdampak, PKK, Karang Taruna, Bhabinkamtibmas, Babinsa," kesalnya. (moe/cal)