SAMARINDA–Rotasi dilakukan Penjabat (Pj) Gubernur Akmal Malik untuk delapan posisi Eselon II di lingkungan Pemprov Kaltim. Selain untuk penyegaran, Akmal menyebut rotasi dilakukan terkait dua isu penting.
Isu pertama memperkuat posisi Kaltim mendukung ketahanan pangan Ibu Kota Nusantara (IKN). Lalu yang kedua, terkait kondisi global dan iklim.
Akmal mengungkapkan, saat beberapa kali kunjungannya ke Kaltim, Presiden Joko Widodo berulang kali mengatakan kepada dirinya jika IKN sangat membutuhkan Kaltim untuk memperkuat ketahanan pangannya.
“Oleh karena itu kenapa yang kita refresh adalah jabatan-jabatan yang berkaitan dengan kedua isu tadi. Jadi ini rotasinya tematik, ketahanan pangan. Termasuk kondisi global dan iklim yang semakin mengkhawatirkan,” kata Akmal Malik saat Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Kaltim di Pendopo Odah Etam, Kamis (21/3).
Baca Juga: Sejumlah OPD di Pemkab Kutim Masih Punya Utang ke Pihak Ketiga
Kedelapan pejabat pimpinan tinggi pratama yang dirotasi tersebut yaitu Ririn Sari Dewi, sebelumnya menjabat staf ahli gubernur bidang polhukam, dilantik menjadi kepala Dinas Pariwisata. Kemudian Fahmi Prima Laksana, dari kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menjadi kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Lalu Anwar Sanusi, dari kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) menjadi kepala Dinas Lingkungan Hidup.
Selanjutnya, Munawwar yang sebelumnya menjabat kepala Dinas ESDM dilantik menjadi kepala Satpol PP. Kemudian Ence Achmad Rafiddin Rizal, yang sebelumnya menjabat kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), diberi amanah memimpin Dinas Perkebunan menggantikan Ahmad Muzakkir yang dilantik sebagai kepala BPKAD.
Sementara Puguh Harjanto, dari kepala DPMPTSP dilantik sebagai kepala DPMPD. Terakhir, AFF Sembiring menempati posisi staf ahli gubernur bidang polhukam, sebelumnya ia sebagai kepala Satpol PP.
Lebih jauh Akmal menjelaskan, rotasi para pejabat Eselon II ini dilakukan berdasarkan pertimbangan teknis dari BKN, rekomendasi KASN, serta izin pengangkatan dan pelantikan dari Menteri Dalam Negeri.
Secara keseluruhan terdapat 13 jabatan yang telah dilakukan asesmen, 5 jabatan masih tetap, dan 8 jabatan diputuskan untuk rotasi. Akmal mengatakan, kinerja para pejabat yang dirotasi sebenarnya sudah bagus, namun ia yakin akan lebih bagus lagi bila dilakukan rotasi.
“Jadi ini hanya penyegaran, agar akselerasi kinerja OPD lebih baik lagi ke depan. Karena kita ingin Kaltim itu betul-betul menjadi penyangga IKN,” tegas Akmal.
Ia berpesan agar para pejabat yang telah dilantik dapat mengemban tugas dan amanah baru dengan baik, serta selalu memberikan gagasan dan pengabdian yang terbaik bagi daerah dan masyarakat Kalimantan Timur.
“Mari bersama-sama kita wujudkan realisasi program Pemprov Kaltim dengan mengoptimalkan peran dan fungsi kepemimpinan dalam jabatan masing-masing,” pesan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu.
Selain itu, dia minta semua pejabat yang baru dilantik agar senantiasa membangun komunikasi yang baik dalam hal kedinasan maupun hidup bermasyarakat dengan selalu mengambil filosofi pohon. “Mengakar ke bawah, meranting ke samping, serta memucuk ke atas,” pungkasnya.