Perlu ada ketegasan agar SPBU yang melakukan kecurangan dengan mengoplos pertalite maupun pertamax lalu menjual ke masyarakat, tidak melebar ke wilayah lain.
BALIKPAPAN-Temuan empat SPBU di Pulau Jawa yang memalsukan bahan bakar minyak jenis pertamax membuat masyarakat waswas. Sorotan kini mengarah kepada pengelola SPBU, termasuk di wilayah Kaltim. Kepada Kaltim Post, Ketua DPC Hiswana Migas Balikpapan Christofel mengapresiasi kinerja kepolisian yang berhasil membongkar skandal itu. "Jelang Lebaran, ada saja yang bermain minyak. Kita tidak tahu siapa yang terlibat, pasti bukan hanya pihak SPBU,” tuturnya, Jumat (29/3).
Baca Juga: Desak PBB Realisasikan Gencatan Senjata, 1,1 Juta Warga Gaza Alami Rawan Pangan Ekstrem
Karena itu, sambung dia, kejahatan tersebut harus ditindak tegas. “Saya juga tidak habis pikir masih ada cara untuk meraup keuntungan lebih,” katanya. Dia melanjutkan, merespons temuan Bareskrim Polri itu, pihaknya bersama Pertamina terus melakukan komunikasi terkait distribusi BBM ke SPBU di wilayah Kaltim. “Sampai saat ini, kami (pengusaha) patuh pada aturan. Jika ada pelanggaran kami yang disanksi. Malah mengalami kerugian. Contohnya saja kemarin, beberapa SPBU diberi sanksi karena melayani pengetap,” terangnya.
Menurutnya, upaya pencegahan dini telah dilakukan. Salah satunya, pengisian BBM langsung dilakukan di tempat dan tidak ada pengisian tengah malam. “Tidak ada di Balikpapan SPBU 24 jam. Kalau melakukan kecurangan di siang hari kan pasti kelihatan,” ucapnya. Ia berharap perkara yang ditangani Bareskrim diusut tuntas karena berimbas terhadap kenyamanan masyarakat. "Informasi penangkapan BBM oplosan itu sudah kami dengar. Mudah-mudahan perkara ini selesai dan tidak ada kejadian di Kaltim. Masalahnya, SPBU di Balikpapan terbatas, kalau ada yang nakal, bakal menimbulkan antrean lagi,” ucap Chris.
Dirut Pertamina Nicke Widyawati juga sepakat perlu ada ketegasan agar SPBU yang melakukan kecurangan dicabut izinnya. ”Kita cabut saja izinnya karena ini tidak bisa ditoleransi, khususnya untuk konsumen,” tegasnya pada rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI kemarin. Nicke memastikan Pertamina akan terus menampung masukan dan laporan dari masyarakat terkait SPBU nakal. Meski begitu, Pertamina tetap harus berhati-hati dalam menutup SPBU yang melakukan kecurangan karena harus memerhatikan ketersediaan BBM di daerah tersebut.
”Satu hal memang ketika mencabut izinnya, kita harus memastikan ketersediaan di daerah tersebut. Jadi, harus ada sebelum nanti pengusaha yang baru yang menggantikan,” tuturnya. Diwartakan sebelumnya, Bareskrim membongkar SPBU yang memalsukan bahan bakar minyak jenis pertamax. Empat SPBU yang pengelolanya saling mengenal itu, ”meracik” pertalite menjadi pertamax. Dalam setahun, keuntungannya mencapai Rp 2 miliar.
Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Brigjen Nunung Syaifuddin mengatakan, awalnya ditemukan dua SPBU nakal yang memalsukan pertalite menjadi pertamax. Yakni di Jalan HOS Cokroaminoto dan Jalan KH Hasyim Ashari, Tangerang. ”Dari dua ini dikembangkan ke dua SPBU lain,” katanya, Kamis (28/3). Dua SPBU hasil pengembangan tersebut adalah SPBU Jalan Arteri Kelapa Dua, Jakarta Barat, dan SPBU Jalan Raya Bogor, Depok. Pengelola empat SPBU itu saling mengenal. ”Mereka saling belajar meracik pertalite menjadi pertamax,” bebernya.
Pelaku menambahkan bubuk pewarna merek Coloursea biru. Untuk ribuan liter pertalite, hanya dibutuhkan dua sendok pewarna tersebut. ”Hasilnya, pertalite menjadi berubah warna biru gelap. Saat sudah di tangki kendaraan, tidak terlihat bedanya antara asli dan palsu,” terangnya. Menurut Nunung, saat pertamax asli dan palsu disandingkan, terlihat jelas perbedaannya. Yang asli berwarna biru terang, sedangkan yang palsu biru gelap. ”Beda sekali kalau diisikan ke botol air mineral,” kata dia.
Para pelaku mengetahui modus pemalsuan BBM tersebut di wilayah Sumatra. Hanya, pemalsuan di wilayah Sumatra dilakukan di dalam truk tangkib sedangkan pelaku menerapkannya di SPBU. Pelaku memalsukan pertalite menjadi pertamax demi mengejar keuntungan Rp 2.500 per liter. Hitungan penyidik, keuntungan yang diraup pelaku dalam setahun mencapai Rp 1,5 miliar hingga Rp 2,2 miliar. ”Lima pelaku ditangkap dalam kasus ini,” ungkap Nunung.
Kelimanya adalah RHS (pengelola SPBU), AP dan DM (manajer SPBU), serta RY dan AH (pengawas SPBU). Bareskrim menyita sekitar 29 ribu liter pertamax palsu dari empat SPBU itu. Menurut Nunung, kasus empat SPBU tersebut hanya salah satu kasus yang diungkap Dittipidter Bareskrim. Sejak Januari 2024, ada 17 kasus SPBU nakal. Banyak modusnya. ”Salah satu modus paling banyak adalah mengurangi volume bahan bakar,” paparnya. Secara keseluruhan, kata dia, Dittipidter Bareskrim Polri berhasil mengungkap 17 kasus penyimpangan BBM sejak Januari 2024.
“Sebetulnya sebelum-sebelum ini kita sudah ada pengungkapan ya, terkait dengan penyimpangan yang dilakukan oleh pihak pengelola SPBU. Di mana dampaknya tentu ini akan merugikan masyarakat atau konsumen,” ungkapnya. Adanya penyelewengan BBM ini, Bareskrim Polri telah menetapkan 67 orang sebagai tersangka. Di antaranya, pengelola SPBU. Selain pengelola SPBU, operator, hingga manajer SPBU terkait juga menjadi tersangka. (aji/riz2/k16)