PROKAL.CO, SAMARINDA-Program sekolah gratis yang digaungkan pemerintah belum sepenuhnya terealisasi. Setiap tahun ajaran baru, orangtua siswa masih merasa terbebani dengan sejumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk pendidikan anak di sekolah negeri.
Masalah ini semakin menjadi perhatian masyarakat, dengan adanya bukti yang dikumpulkan oleh perwakilan orangtua siswa dan diserahkan kepada tim yang dibentuk oleh Wali Kota Samarinda, Andi Harun, melalui Asisten I Sekretaris Kota Samarinda, Ridwan Tassa.
Ketua Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kaltim, Rina Zainun, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyerahkan bukti-bukti kepada tim tersebut sejak Senin (5/8) dan berharap tim yang terdiri dari inspektorat, dinas pendidikan, dan kebudayaan serta pihak terkait lainnya segera menelusuri beberapa sekolah.
Sedikitnya ada 30 sekolah yang dilaporkan oleh perwakilan orangtua siswa.
Baca Juga: APBD Kaltim Naik Rp 1,52 Triliun, Fokus pada Pendidikan dan Infrastruktur
“Menurut saya lambat sekali pergerakannya, padahal bukti sudah kami serahkan,” ungkap Rina, Kamis (8/8). Rina menambahkan bahwa selama ini, stigma sekolah gratis semakin memudar seiring dengan tuntutan pembayaran yang terkesan diwajibkan kepada orangtua siswa.
Selain pembelian buku penunjang yang berujung dugaan intimidasi, para orangtua siswa juga kerap dibebankan dengan urunan melalui komite dan paguyuban sekolah, yang totalnya bisa mencapai lebih dari Rp 1 juta.
Hal ini dianggap menyerupai pungutan yang berlaku di sekolah swasta.
“Praktik ini jelas bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang telah menggratiskan pendidikan di sekolah negeri,” tegas Rina. Rina menjelaskan bahwa pungutan-pungutan tersebut tidak hanya memberatkan ekonomi orang tua, namun juga mengaburkan esensi dari program sekolah gratis.
Baca Juga: Disdikbud Mengaku Selalu Imbau Sekolah Tak Jual Buku Sekolah
Jika dalam satu minggu tidak ada langkah signifikan yang diambil oleh Pemkot Samarinda untuk menindaklanjuti sekolah-sekolah yang terindikasi memanfaatkan momen ini untuk berjualan buku, pihaknya berencana untuk menggelar aksi kembali.
“Kami juga berencana menyerahkan bukti-bukti lain seperti bentuk intimidasi dan pungutan liar kepada komisi IV dan dinas pendidikan,” tegasnya.
Ia berharap kasus ini segera ditindaklanjuti agar ada solusi dan tindakan serius bagi oknum yang memanfaatkan momentum ini. Pihaknya juga mempertimbangkan untuk mengangkat kasus ini ke pihak kepolisian jika tidak ada tindakan tegas dari pemerintah.
“Jangan hanya fokus pada infrastruktur. Bagaimana bisa menuju generasi emas kalau banyak pekerja anak karena tidak bisa membayar biaya sekolah,” tegas Rina.