Investigasi dan perbaikan kerusakan Jembatan Mahakam I pasca insiden tabrakan kapal kembali menjadi sorotan. Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sabaruddin Panrecalle menyatakan keprihatinannya atas belum adanya kejelasan nilai kerugian dan progres pemulihan infrastruktur vital tersebut.
Sabaruddin mengungkapkan bahwa pihak pelaku insiden telah menyatakan kesediaannya untuk bertanggung jawab secara finansial. Namun, ia menyoroti belum rampungnya proses penghitungan kerusakan oleh pihak terkait. “Kami dapat informasi dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), mereka masih menghitung ulang kerusakan bersama konsultan. Tapi kapan selesainya, belum tahu juga,” katanya.
Baca Juga: DPRD Kaltim Bantah Tuduhan Kuasa Hukum RSHD
Menurut data sementara yang beredar, estimasi kerugian untuk satu komponen kerusakan saja bisa mencapai Rp 30 miliar. Namun demikian, Sabaruddin menekankan bahwa angka tersebut belum mencerminkan keseluruhan dampak. “Itu baru sebagian kecil. Untuk keseluruhan kerusakan, belum ada kepastian. Jadi kami masih menunggu informasi resmi,” jelasnya.
Ia juga mengkritik lambannya penanganan teknis di lapangan. Sebagai lembaga pengawas, DPRD merasa perlu untuk mengawal proses ini agar tidak terkesan dibiarkan berlarut-larut. “Jangan sampai publik menilai pemerintah abai terhadap fasilitas umum yang krusial. Jembatan Mahakam bukan sekadar beton, tapi urat nadi transportasi ribuan warga,” tegas Sabaruddin.
Komisi II, kata dia, tidak menutup kemungkinan akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan guna meminta penjelasan dari pihak-pihak terkait jika tidak ada perkembangan signifikan dalam waktu dekat.
Ia mengingatkan, ketepatan waktu dalam menyelesaikan persoalan publik adalah bentuk tanggung jawab bersama. “Kita ingin memberi ruang kepada pihak teknis untuk bekerja, tapi jangan sampai ruang itu dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas waktu. Jika progresnya macet, kami akan ambil langkah tegas,” tutupnya.(adv/dprd/i)