PERMASALAHAN bahan bakar solar untuk nelayan belumlah selesai. Masih ada nelayan yang kesulitan mendapatkan solar, khususnya di Pantai Amal, Tanjung Pasir dan Tanjung Batu.
Wakil Ketua DPRD Tarakan Muddain mengaku sempat bertanya kepada salah satu nelayan yang membeli kepada pengetap. Nelayan yang membeli dari pengetap dibanderol dengan harga Rp 9.000. Nelayan membeli ke pengetap dengan alasan jika membeli secara langsung maka akan lebih rugi. Harus mengeluarkan 10 liter lagi untuk membeli minyak, karena jarak tempuh yang sangat jauh.
“Daripada jauh membeli, maka tentunya lebih baik membeli dengan pengetap, walaupun cukup mahal tetapi jika dilihat dari sisi operasional justru lebih murah. Itu pengakuan dari nelayan,” katanya.
Jadi pihaknya juga tidak bisa menyalahkan pengetap secara berlebihan, karena nelayan dari Tanjung Pasir, Tanjung Batu dan juga Pantai Amal sangat membutuhkan. Artinya pihaknya harus membuat regulasi atau aturan dengan bernegosiasi bersama Pertamina untuk memberikan APMS di Tanjung Pasir, Tanjung Batu dan juga Pantai Amal agar kos operasional nelayan tidak begitu tinggi.
“Kami tidak tahu teknisnya seperti apa, yang jelas masalahnya sudah didapatkan,” ungkapnya.
Permasalahan lain yang ditemui di APMS Dahlia, rekomendasi di salah satu APMS itu menumpuk. Kuota yang ada hanya 80 ton atau sekitar 40 drum, tetapi yang mengambil atau membawa rekomendasi sudah ada 80 rekomendasi. Jika setiap nelayan kebutuhannya 100 liter tentunya bisa saja pas, tetapi ternyata kebutuhannya lebih di atas 200 liter. Bahkan ada yang memiliki rekomendasi lebih dari 1.200 liter.
“Kalau seperti ini kapan nelayan bisa melaut,” ujarnya.
Karena itu pihaknya akan memanggil kembali instansi teknis Pemkot Tarakan, karena pihaknya sudah bersepakat, ada 4 APMS yang melayani nelayan Tarakan khusus untuk Kelurahan Tarakan Tengah dan Tarakan Timur. Jika terdistribusi secara merata, dan tidak terkonsentrasi di satu tempat saja, maka tidak akan ada masalah.
“Jadi seharusnya rekomendasi itu tidak hanya terfokus pada satu APMS, kalau bertumpuk di satu tempat pasti akan mengantre lama,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Disdagkop-UKM Tarakan, Tajuddin Tuwo mengatakan, Pertamina masih menjamin untuk kebutuhan nelayan. Dilihat dari APMS, jatah untuk nelayan juga tidak pernah terserap semua, hanya sekitar 70 persen saja yang diambil dari jatah yg disiapkan Pertamina.
Tetapi memang di lapangan, setelah turun ke Kelurahan Pantai Amal, banyak sekali nelayan yang tidak terdaftar. Artinya belum memiliki rekomendasi sehingga masih perlu untuk didorong, agar terdaftar.
“Malahan saat ditanyakan, ternyata tidak memiliki kartu nelayan, jadi itu yang perlu mendapatkan perhatian. Agar tidak terlalu susah, karena di sana membeli minyak dari pengetap dengan harga Rp 10 ribu per liter. Sehingga ini yang akan dicarikan solusi yang bisa diambil terkait masalah sulitnya nelayan di amal mendapatkan BBM,” ujarnya. (*/naa/lim)
