TANJUNG SELOR – Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) untuk Pemilu 2019 di Kalimantan Utara (Kaltara) sebanyak 1.075 pemilih. Angka tersebut ditetapkan dalam Rapat Pleno Terbuka KPU Provinsi Kaltara yang digelar di Tarakan, Senin (18/2) malam.
Rincinya, pemilih laki-laki sebanyak 695 jiwa dan perempuan 380 pemilih.
Pemilihan tambahan tersebut tersebar di 260 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 101 desa/kelurahan dan 38 kecamatan. Sebelumnya KPU telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-II) sebanyak 450.108 pemilih di Kaltara.
Ketua KPU Kaltara, Suryanata Al Islami mengungkapkan, jumlah DPTb penting dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2019.
Karena erat kaitannya dengan jumlah surat suara yang didistribusikan di masing-masing TPS. Karena itu, sejak awal bergulirnya pendataan DPTb, KPU gencar melakukan sosialisasi ke masyarakat.
“Data ini (DPTb) merupakan hasil laporan akhir sejak ditutupnya masa pendaftaran pada 17 Februari lalu,’’ ungkapnya kepada Radar Kaltara, Selasa (19/2).
Disebutkan, dari lima KPU kabupaten/kota di Kaltara, Kota Tarakan menjadi wilayah terbanyak DPTb-nya, yakni 325 pemilih yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Disusul Kabupaten Nunukan dan Malinau.
“Kalau untuk Kabupaten Bulungan dan Tana Tidung jumlah DPTb-nya di nomor urut empat dan lima. (selengkapnya lihat grafis),’’ ujarnya.
Lanjut Surya, DPTb yang sudah ada akan dilaporkan ke KPU RI sebagai langkah sinkronisasi data pemilih di daerah hingga pusat.
“Itu sesuai prosedurnya,’’ katanya.
Mantan ketua KPU Bulungan ini pun mengapresiasi kinerja KPU kabupaten/kota. Sebab, dari hasil monitoring yang dilakukan selama ini hingga rapat koordinasi, rerata semua sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan maksimal.
“Keberhasilan ini patut kita apresiasi. Namun dengan semakin dekatnya masa pemilu, perlu tetap fokus pada tugas dan tanggung jawab sebagai salah satu penyelenggara pesta demokrasi,’’ harapnya.
Meski pihaknya tak menampik sebelumnya DPTb minim hingga mendekati masa akhir pendaftaran. Penyebabnya, karena minimnya kesadaran masyarakat untuk melapor. Sehingga menyulitkan pihak penyelenggara.
“Tapi, segala kendala itu sudah diatasi secara perlahan hingga terekap lah seluruh data,’’ pungkasnya.(omg/ana)
