TANJUNG SELOR – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Didikbud) Kalimantan Utara (Kaltara) menyebutkan tahun ini Kaltara mendapatkan tujuh tenaga pendidik untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Sekretaris Disdikbud Kaltara, Teguh Heri Sutanto mengatakan, terkait dengan adanya kebijakan pemerintah pusat, ada namanya tenaga honorer kategori 2 (K2). Hanya saja tenaga guru yang sudah mengabdi lama itu tidak terdaftar di K2.
“K2 ini yang menentukan dari pemerintah pusat dalam hal ini Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB),” ungkap Teguh kepada Radar Kaltara.
Kemudian, melalui PPPK tenaga guru yang sudah mengabdi sejak tahun 2008 hingga saat ini akan diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan PPPK. “Yang masuk PPPK ini merupakan sisa guru yang tidak lolos pada rekrutmen K2 dan sudah mengabdi sejak 2008 hingga saat ini,” ujarnya.
Untuk mekanisme penerimaan, pihaknya mengaku tidak mengetahui secara pasti. Sebab yang mengeluarkan mekanisme dari Menpan-RB. “Jadi kita tunggu saja mekanisme dari Menpan-RB,” ujarnya.
Sedangkan untuk jatah tenaga guru yang akan diangkat menjadi PPPK di kabupaten/kota pihaknya tidak mengetahui secara pasti jumlahnya. Namun, Kabupaten Tana Tidung (KTT) paling banyak mendapatkan kuota PPPK.
“Kalau tidak salah Bulungan itu mendapatkan jatah sebanyak 20 orang, KTT 30 orang, kalau daerah lainnya saya tidak ingat angka pastinya,” ujarnya.
Yang lebih tahu itu di masing-masing kabupaten/kota, karena data dari kabupaten/kota langsung diserahkan ke pusat. “Kalau kita hanya menerima data dari pusat saja,” bebernya.
Dengan adanya penerimaan PPPK ini tentu akan sangat membantu tenaga guru untuk bisa terangkat menjadi ASN. PPPK jelas Teguh, tidak ada yang berbeda dengan ASN yang lainnya, karena akan tetap mendapatkan tunjangan. “Yang membedakan itu kan hanya waktu kerja saja, karena dengan sistem perjanjian kerja,” bebernya.
Sementara, Bupati Bulungan, H. Sudjati saat dikonfirmasi jumlah PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan tidak mengetahui secara pasti berapa kuota yang akan diterima. “Saya belum tahu berapa jatah yang kita dapat, tapi kalau memang ada jatah untuk Bulungan tentu kita sangat bersyukur,” ujarnya.
Sebab, banyak tenaga guru yang sudah mengabdi puluhan tahun tapi belum terangkat dan berharap untuk terangkat menjadi ASN. “PPPK ini juga menjadi bentuk perhatian dan apresiasi pemerintah kepada tenaga guru yang sudah mengabdi puluhan tahun,” bebernya.
Pejabat nomor satu di Bumi Tenguyun itu juga berharap tidak hanya tenaga pendidikan saja yang dapat terangkat menjadi PPPK, tenaga kesehatan juga kalau bisa diangkat menjadi PPPK. “Tenaga kesehatan kita kan banyak juga yang sudah mengabdi puluhan tahun belum terangkat menjadi pegawai,” jelasnya. (*/jai/eza)
