TANJUNG SELOR – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalimantan Utara (Kaltara) mencatat total aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dalam bentuk rupiah per 31 Desember 2018 sebesar Rp 6.799.273.545.967.
Plt. Kepala BPKAD Kaltara, Denny Harianto menyebutkan, total aset tersebut terdiri dari empat item, di antaranya aset lancar sebesar Rp 517.285.668.437, dan investasi jangka panjang sebesar Rp 170 miliar (selengkapnya di grafis). “Sejumlah aset ini sudah tercatat. Artinya sudah hasil audit per 31 Desember 2018. Jadi ini dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Denny kepada Radar Kaltara, saat ditemui di acara Respons Kaltara di Tanjung Selor, Selasa (22/10).
Aset tersebut secara otomatis tercatat setelah melewati proses audit, tentunya didukung dengan data dan bukti yang akurat. Setiap tahun diproyeksikan jumlah aset ini akan terus mengalami peningkatan. “Sejauh ini pemprov juga masih terus melakukan penambahan jumlah aset, dan juga masih banyak belanja modal. Karena belanja modal itu minimal 25 persen dari setiap APBD,” sebut Denny.
Disinggung mengenai empat hal yang selalu ditekankan Gubernur Kaltara, Dr. Irianto Lambrie terhadap pengelolaan aset, yakni pencatatan, pelaporan, pengamanan fisik aset, serta pengamanan aset secara hukum, Denny mengaku telah melakukannya. Pihaknya pun berpedoman atas peraturan yang berlaku, yakni Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
“Untuk aset tanah, misalnya. Saat ini kami sudah memasang papan plang kepemilikan, termasuk juga untuk gedung. Itu kami sudah lengkapi dengan mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan),” jelasnya.
Selain itu, untuk kendaraan bermotor, pihaknya juga harus melengkapi syarat seperti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan bukti lainnya sebagai tanda kepemilikan atas aset tersebut. Pastinya, untuk pengamanan secara administrasi, pihaknya mencatat dan menatausahakan semua aset dengan baik dan tertib. “Saat ini tim dari BPKAD dan Inspektorat sedang melakukan inventarisasi kendaraan roda empat yang ada di pemprov. Harapannya dalam waktu dekat ini data validnya sudah dapat tersaji dengan baik untuk dilaporkan ke Pak Gubernur,” sebutnya.
Intinya, segala upaya telah dilakukan oleh pihaknya untuk menata dan mencatat sejumlah aset pemprov yang ada sesuai dengan kondisi real di lapangan. Utamanya terhadap aset yang masih menjadi catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (iwk/ash)
