TARAKAN – Tim Sinkronisasi, Transisi dan Percepatan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) terpilih, Drs. H. Zainal Arifin Paliwang - Dr. Yansen TP, M.Si, (Ziyap) memastikan proses perpindahan kekuasaan dari Dr. H. Irianto – H. Udin ke Zainal-Yansen berjalan mulus.
Yang menjadi fokus tim tersebut yakni visi misi Ziyap yang akan diimplementasikan dalam postur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021. “APBD 2021 disusun dengan rezim lama. Tentu tidak selaras dengan visi misi Ziyap. Bahwa APBD 2021 harus pro kerakyatan. Kami ingin mengembalikan bahwa birokrasi itu berpijak pada kepentingan rakyat. Tentu semua OPD (organisasi perangkat daerah), harus memfokuskan anggarannya untuk pelayanan kepada rakyat. Dan tidak boleh lagi terjadi anggaran disusun secara ugal-ugalan,” ujar Ketua Ketua Tim Sinkronisasi, Transisi dan Percepatan Program Gubernur - Wagub Kaltara, Zainal-Yansen, Dr. Ari Junaedi kepada Radar Tarakan, Jumat (5/2).
Pria yang juga pengamat komunikasi politik Universitas Indonesia (UI) ini mengakui pihaknya telah membedah tuntas postur APBD Kaltara 2021. Ia menyayangkan, dalam postur APBD masih ditemui program yang tak pro rakyat, nilainya.
Pihaknya khawatir jika APBD yang telah ditetapkan itu dipaksakan untuk dilanjutkan. Apalagi yang menyangkut lelang kegiatan pengadaan barang dan jasa. “Lelang sebelum pelantikan, kami sebut lelang prematur. Sebisa mungkin kami hentikan,” tegasnya.
“Tugas dari Tim Sinkronisasi, Transisi, Percepatan Program Gubernur dan Wakil Gubernur, Zainal-Yansen memastikan segala anggaran OPD, harus kembali fokus pada pelayanan rakyat,” tukasnya.
Ia mencontohkan pada bidang kesehatan, APBD Kaltara akan difokuskan pada penanganan Covid-19. Saat ini angka kasus positif sudah menginjak angka 7.000-an, dengan disusul angka kematian yang menginjak 100-an orang. Maka, kata dia, dibutuhkan peningkatan pendataan secara akurat terkait Covid-19, serta deteksi dini penderita.
“Kami juga memastikan vaksinasi, nakes hampir selesai. Kemudian terkait pelayanan publik, TNI-Polri, aparat kecamatan yang mendapat prioritas. Yang tak kalah penting. Juga nanti ada GeNose, dari UGM (Universitas Gadjah Mada). Selama ini masyarakat yang bepergian harus mengeluarkan biaya besar. Kalau dengan alat GeNose, bisa Rp 15 ribu sampai Rp 20 ribu,” ungkapnya.
Ia pun menyampaikan, ke depan Zainal-Yansen memimpin tentu dengan gaya khas keduanya. “Yang jelas sifat kerakyatan yang melekat pada Zainal-Yansen tentu menjadi gaya memimpin ke depan. Tak ada jarak pemimpin dengan masyarakat, harus dekat dengan rakyat. Beliau berdua tahu betul, masyarakat Kaltara. Birokrasi itu diperuntukkan untuk rakyat, semuanya harus mempunyai parameter, atau ukuran. Kami memimpin bukan hanya warga yang memilih, tapi juga yang tidak memilih. Demi Kaltara maju dan sejahtera,” ulasnya. (lim)
