TARAKAN – Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial akan digelontorkan lagi bagi masyarakat kurang mampu di Tarakan, tahun ini.
Direktorat Jenderal (Ditjen) Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial telah melakukan evaluasi bersama Pemkot Tarakan, terkait program tersebut. Namun, kemungkinan ada perubahan data terkait keluarga penerima manfaat (KPM).
“Dari 5 ribu lebih itu ada sekitar 600 sampai 700 yang akan diperbaiki,” ujar Direktur Jenderal PFM Kementerian Sosial Andi ZA Dulung, Ahad (6/1).
Menurut Andi, pihaknya menunggu secara resmi surat usulan perubahan data dari Pemkot Tarakan sebelum digelontorkan. Mereka bisa saja digantikan dengan warga lain. Tergantung hasil survei dari Pemkot Tarakan.
Penilaiannya, menurut Andi, tidak hanya berpatokkan pada status warga miskin, tapi juga yang masuk kategori rentan. Ia mencontohkan, saat dilakukan survei warga tersebut dinilai cukup, karena suaminya masih bekerja, meski hanya tukang batu. Namun, mungkin saja di kemudian hari suaminya tidak bisa bekerja lagi karena pekerjaannya sudah selesai atau jatuh sakit. Keluarga seperti itu bisa dikategorikan rentan dan boleh diusulkan mendapatkan manfaat BPNT.
“Nah, orang-orang begitu yang harus kita siap untuk membantu mereka,” ujarnya.
Tahun ini, kata dia, Kementerian Sosial menganggarkan Rp 21 triliun untuk program BPNT, dari hampir Rp 50 triliun dana untuk program bantuan sosial secara keseluruhan. Dengan jumlah penerima manfaat di seluruh Indonesia mencapai 15,5 juta.
Namun, mekanisme pencairan nilai yang diterima hingga keggunaan bantuan tersebut tidak mengalami perubahan seperti tahun lalu. Pencairan dilakukan secara non tunai yang ditransfer ke masing-masing rekening keluarga penerima manfaat. Setiap KPM mendapatkan Rp 110 ribu per bulan.
Adapun kenggunaannya hanya untuk digunakan membeli beras dan telur, dengan membelanjakannya pada tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh Kementerian Sosial.
“Jadi, ada agen Laku Pandai yang sudah di-set up oleh bank. Itulah yang digunakan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Sosial Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tarakan Eko P Susanto membenarkan ada kemungkinan perubahan data bagi keluarga penerima manfaat.
Sebelumnya, pada tahun lalu tercatat 5.522 KPM yang berhak mendapatkan. Namun, setelah dievaluasi terdapat sekitar 907 KPM yang bakal dievaluasi karena berbagai alasan.
“Ini kartunya tidak kita distribusikan. Karena sebetulnya 666 KPM ini sudah mampu, dan pengganti itu sudah kami usulkan juga. Ada 77 KPM pindah ke luar daerah. Berarti kartu tidak bisa kita salurkan,” ujarnya.
Sementara itu, Eko menyebutkan ada 15 KPM yang meninggal dunia, dan tidak ada ahli warisnya. “Berarti memang enggak boleh dialihkan ke yang lain. Terus ada 51 KPM dia kartu ganda, terus 32 KPM dia tidak hadir ketika kita cari di lapangan. Dan, terakhir ada 66 KPM yang ganti pengurus,” ujarnya.
Untuk penyalurannya, Eko memastikan tidak ada masalah selama ini, karena pihaknya telah menyiapkan 17 e-Warong yang siap melayani KPM yang tersebar di seluruh kecamatan. (mrs/fen)
