TARAKAN – Harapan Pemkot Tarakan mendapatkan bantuan pemerintah pusat untuk pembangunan selter pengungsi dan pos laut terpadu, pupus. Pemerintah pusat menganggap bahwa usulan tersebut belum masuk skala prioritas.
“Selter pengungsi itu program Pemerintah Kota. Ada tiga fokus kalau di BPBD. Selter pengungsi, pembangunan pos laut terpadu, kemudian rehabilitasi peralatan damkar (pemadam kebakaran). Hanya saja, di pusat tidak termasuk skala prioritas,” ujar Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tarakan Abdul Azis, Senin (7/1).
Padahal, dia mengaku bahwa perencanaan pembangunan selter, pos laut terpadu dan rehabilitasi peralatan damkar sudah sudah dibuat.
Untuk mewujudkan pembangunannya, kata dia, mau tidak mau berharap dari APBD, baik kota maupun provinsi. Namun, dirinya pesimistis. Karena kondisi keuangan daerah.
Khusus pembangunan pos laut terpadu, rencananya akan dibangun di Sungai Hasanuddin yang berada dekat Bandara Juwata. Pos itu nantinya menjadi tempat siaga armada BPBD maupun instansi kedaruratan lain untuk mengantisipasi apabila ada bencana.
Selain itu, fungsi pos laut terpadu nantinya juga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pengamanan tambak dari incaran perampok, serta penanggulangan musibah kecelakaan di laut. Pos tersebut nantinya bukan hanya melayani seputaran Tarakan saja, tetapi mencakup Kaltara.
“Jadi, kalau ada berita apa-apa, kan pos laut terpadu ada juga aparat kepolisian, dari KP3 (Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan) ada, Angkatan Laut, Polair, BPBD, SAR, semua di situ nanti standby. Jadi dibikin pos bersama. Makanya dinamakan pos terpadu,” ujarnya.
Menurutnya, lokasi di Sungai Hasanuddin cocok untuk pos laut terpadu, karena letak dan kondisi perairan yang mendukung. Aziz juga menilai di lokasi tersebut kondisi sungainya tidak bergelombang sehingga memudahkan armada BPBD maupun instansi kedaruratan lain untuk bersandar.
“Tugas kami merencanakan dan menyampaikan ke Bappeda sesuai dengan konsep yang diinginkan. Setelah itu, Bappeda yang akan mengoordinasikan dengan provinsi maupun pemerintah pusat,” ujarnya.
Selain di Sungai Hasanuddin, terdapat lokasi alternatif yaitu di sekitar Pelabuhan Tengkayu II. Tetapi bila dibangun di sekitar Pelabuhan Tengkayu II, maka biaya yang dibutuhkan diperkirakan akan lebih besar, mencapai Rp 7 miliar. Namun, bila dibangun di Sungai Hasanuddin hanya sekira Rp 1 miliar. (mrs/fen)
