TANJUNG SELOR – Pembangunan sekolah berasrama di wilayah perbatasan Indonesia – Malaysia di Kalimantan Utara yang dijanjikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, tak juga terwujud.
Padahal, menurut Ketua DPRD Kaltara Marten Sablon, rencana pembangunan sekolah berasrama itu akan direalisasikan pada 2017. Karena itu, meminta agar janji Mendikbud membangun sekolah berasrama di wilayah perbatasan segera diwujudkan.
“Kami berharap segera dibangun untuk membantu pendidikan anak-anak TKI (tenaga kerja Indonesia) di Malaysia,” ujarnya, beberapa hari lalu.
Dikatakan, banyak anak-anak TKI yang membutuhkan pendidikan, dengan sarana pendidikan yang layak. Selain itu, lanjutnya, perlunya pembangunan sekolah berasrama di wilayah perbatasan, karena karakteristik permukiman warga di perbatasan yang saling berjauhan.
“Kasihan anak-anak mereka itu kalau tidak mendapatkan hak-haknya untuk berpendidikan. Apalagi geografis di perbatasan tidak mudah,” ujarnya.
Dia juga mengatakan, pemerintah daerah akan mengupayakan ketersediaan lahan jika perencanaan dan pembiayaan sudah bisa dipastikan oleh pemerintah pusat. “Kalau lahan saya rasa tinggal dikoordinasikan dengan pemerintah daerah. Apalagi ini untuk pendidikan, pasti akan mendapatkan dukungan,” ujarnya.
Marten juga berharap Pemprov Kaltara dapat menyampaikan persoalan tersebut ke pemerintah pusat. Sebagai perwakilan pusat di daerah, kata Marten, hal-hal strategis seperti pendidikan sangat krusial sehingga harus diseriusi.
“Dengan terbangunnya konektivitas pendidikan hingga kepada anak-anak TKI yang berada di Malaysia, artinya pemerintah sudah menunjukkan keseriusan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia,” ujarnya.
Untuk diketahui, dalam lawatannya ke Kaltara pada November 2016, Mendikbud Muhadjir Effendy menyatakan pembangunan sekolah berasrama di perbatasan akan dimulai pada 2017. Bahkan, dia mengaku bahwa pihaknya pada saat itu sedang membuat perencanaan pembangunan sekolah berasrama.
Dia juga mengatakan bahwa untuk mewujudkan sekolah berasrama di perbatasan, pihaknya berkoordinasi dengan sejumlah kementerian. Salah satunya, Kementerian Pekerjaan Umum untuk pembangunan fisik sekolah berasrama, dan Kementerian BUMN untuk penyediaan listrik dan jaringan telekomuniksi. (*/fai/fen)
