TANJUNG SELOR – Untuk menuntaskan persoalan di Kaltara, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara akan menemui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
DKP Kaltara akan membahas beberapa poin persoalan di Kaltara. Salah satunya, kebijakan pukat hela. “Rencananya pekan depan kami akan ke Jakarta. Sekaligus menghadiri pertemuan di sana. Kami akan bahas beberapa kebijakan dari pemerintah pusat, dan itu juga ada kaitannya dengan persoalan yang ada di Kaltara,” ujar Kepala DKP Kaltara Amir Bakry.
Ia menjelaskan, terkait kebijakan pemerintah pusat mengenai penggantian pukat hela, pihaknya akan melakukan komunikasi agar KKP mengalokasikan anggarannya. Mengingat saat ini penganggaran tidak dapat dilakukan melalui APBD Kaltara.
“Karena itu kebijakan dari mereka. Seharusnya bisa,” ujarnya.
Hal lainnya ialah terkait budi daya rumput laut. Karena menurutnya, Kaltara sebagai salah satu provinsi penghasil rumput laut yang cukup besar. Pihaknya ingin KKP membangun industri hilir rumput laut di Kaltara.
“Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menggalakkan ekspor hasil kelautan dan perikanan Indonesia. Oleh karena itu, kita bisa melakukan koordinasi dengan KKP, agar ada industri rumput laut di Kaltara. Jangan hanya mengirim bahan baku saja,” ujarnya.
Amir juga mengatakan, budi daya rumput laut dapat mengurangi angka pengangguran, serta mengangkat ekonomi masyarakat pesisir. Itu karena budi daya rumput laut tidak memerlukan pendidikan dan keterampilan khusus. Bahkan, kata dia, tidak memerlukan modal banyak.
“Ini yang menjadi salah satu alasan kita untuk lebih mengembangkan rumput laut,” tambahnya.
Budi daya tambak udang, juga akan disampaikan pihaknya. Karena menurutnya, tambak di Kaltara yang memiliki luas mencapai 100,49 hektare, poduksinya masih rendah. Diharapkan ada kebijakan dari KKP untuk dibuatkan laboratorium.
“Luasan tambak dengan kondisi tanah itu harus ada kajian khusus. Jika kita ingin mengembangkan tambak, harus ada kajian yang dilakukan. Bagaimana produksinya bisa tinggi, apa saja yang perlu dilakukan. Tentunya harus ada bantuan dan campur tangan dari pemerintah pusat,” ujarnya. (*/fai/fen)
