TANJUNG SELOR – Bupati Bulungan Syarwani berupaya untuk percepatan pembangunan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning-Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur.
Hal tersebut juga menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo pada 11 Juli lalu, tentang progres Proyek Strategis Nasional (PSN) di Bulungan. Bupati pun diundang untuk melakukan koordinasi dengan 4 menteri, pada 12 Juli lalu. Keempat menteri tersebut yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Moda (BKPM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.
Bahkan, dalam pertemuan tersebut juga dihadiri Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang dan Kapolda Kaltara Irjend Pol Daniel Adityajaya. Pertemuan terlaksana di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Kemenko Marves. Pertemuan itu juga, Bupati Bulungan Syarwani didampingi Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Bulungan Risdianto, dan Kepala DPMPTSP Bulungan Jahrah.
Dikatakan Syarwani, dalam upaya percepatan pembangunan KIHI, penguatan koordinasi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. “Bersama Gubernur dan Kapolda Kaltara telah kita sampaikan hal-hal penting, untuk penguatan dalam percepatan pembangunan KIHI Tanah Kuning,” tuturnya, kemarin (13/7).
Syarwani meyakini, melalui kesuksesan pembangunan KIHI akan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bulungan. Khususnya di Kecamatan Tanjung Palas Timur.
Di tempat yang berbeda, Wakil Bupati Bulungan Ingkong Ala melakukan evaluasi terhadap pengelola KIHI Tanah Kuning-Mangkupadi di kantor DPMPTSP Bulungan, kemarin (13/7).
Pemkab lakukan pertemuan dengan PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI), sebagai salah satu pengelola yang dievaluasi. PT KIPI memaparkan progres di lapangan, baik terkait penguasaan lahan, peluang tenaga kerja termasuk rencana pembangunan infrastruktur di kawasan yang dikembangkan.
Menurut Ingkong Ala, sesuai laporan PT KIPI, kesiapan dan progres yang dilakukan sudah mencapai kurang dari 90 persen. Capaian tersebut termasuk untuk pembebasan lahan yang dilakukan. Dijadwalkan, pada Agustus mendatang pihak perusahaan akan melakukan pengerjaan. Termasuk kesiapan infrastruktur dan rencana pembangunan perkantoran.
“Mengenai rencana pembangunan pelabuhan khusus, dalam persiapan. Bahkan informasi di lapangan, sudah mulai realisasi,” ujar Ingkong.
Berkaitan dengan kebutuhan tenaga kerja lokal yang diperdayakakan nantinya. Menurut Ingkong, menjadi peluang yang manfaatnya langsung dirasakan pemerintah daerah.
“Kita komitmen mengawal itu dan memprioritaskan anak Bulungan. Saat ini pemerintah tengah mempersiapkan program vokasi pendidikan bahasa asing, kerja sama dengan Universitas Maranatha,” tuturnya.
Untuk pendidikan teknis industri masih diperlukan. Mengingat, kebutuhan tenaga kerja pada pengembangan KIHI tersebut diperkirakan hingga ratusan ribu orang. “Untuk Pemkab Bulungan kuota 20-30 persen sudah cukup besar. Yang ratusan ribu orang itu ke depannya, sementara ini masih persiapan dengan konsep yang bertahap,” ungkapnya.
Ditempat yang sama, Perwakilan PT KIPI Jamaludin memastikan, khusus tenaga kerja lokal akan diprioritaskan. Metode rekrutmen akan bekerjasama dengan pemerintah daerah. “Kita masih lakukan inventasrisasi, apa saja kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan,” ujarnya.
Menurut Jamal, tenaga kerja yang diperlukan difokuskan pada pekerjaan dasar. Mengenai kebutuhan ribuan tenaga kerja, untuk dipersiapkan di seluruh kawasan terhadap tiga pengelola. Yakni PT KIPI, PT KPP dan PT ISI. (uno2/*/mts/uno)
