DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk menangani inflasi dan menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satunya melalui sumber daya kelautan dan perikanan yang ada di Kaltara.
Banyaknya komoditas kelautan dan perikanan yang seharusnya bisa meningkatkan PAD dan mengurangi inflasi. Namun faktanya, tidak sesuai yang diharapkan. Wakil I DPRD Kaltara Andi Hamzah pun mempertanyakan persoalan itu. Apalagi, menurut dia, Kaltara memiliki sumber daya alam yang melimpah. Khususnya di sektor kelautan dan perikanan.
“Permasalahan inflasi sudah berjalan puluhan tahun. Saya kira bisa saja diatasi,” ungkapnya, Jumat (30/9).
Sejak Pemprov Kaltara berdiri, seharusnya sudah ada hasil positif yang masuk. Termasuk PAD, namun jika dilihat belum terjadi sampai saat ini.
“Sayang sekali, potensi daerah yang sangat berlimpah sementara pemerintah daerah tak dapat apa-apa. Pemerintah juga harus berupaya meningkatkan hal itu,” tegasnya.
Menyikapi hal tersebut, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara Rukhi Syayahdin mengungkapkan, upaya meningkatkan PAD terus dilakukan. Bahkan, pihaknya baru melaksanakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Perda 12 Tahun 2019 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
“Jadi, kami tengah melaksanakan Perda itu. Di mana perizinan-perizinan kita selesaikan terlebih dahulu, pada sektor kelautan dan perikanan,” tuturnya.
Selain itu, salah satu upaya dengan mengurus perizinan terkait laboratorium. Di mana komoditas kelautan dan perikanan, dilakukan uji terlebih dahulu sebelum diekspor.
“Dalam hal ini masih sebatas perizinan, berkaitan dengan komoditas. Sampai detik ini kita berusaha untuk laboratorium. Agar kita bisa mendapatkan PAD lebih dengan kualitas komoditas Kaltara yang baik,” harapnya. (fai/uno)
