TARAKAN - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara mendapati masih ada kegiatan budidaya rumput laut yang melanggar batas di alur pelayaran Tarakan-Bunyu. Ini terbukti saat dilakukan patroli, Kamis (13/7).
Kepala Dinas DKP Kaltara Rukhi Syayahdin mengatakan, sudah mengambil langkah tegas dengan menertibkan rumput laut yang sudah berada di jalur pelayaran. Budidaya rumput laut yang sudah masuk alur pelayaran, talinya dipotong oleh petugas. Diharapkan para pembudidaya rumput laut bisa segera menarik rumput lautnya, agar tidak berada di alur pelayaran lagi.
Para pembudidaya rumput dianggap sudah melanggar kesepakatan yang dilakukan terkait batas budidaya rumput laut. Sehingga tidak masuk ke jalur pelayaran. Selama ini pihaknya sudah gencar melakukan sosialisasi, terkait pembatas alur pelayaran dan tempat budidaya rumput yang dipasang oleh pihaknya.
Bahkan Gubernur Kaltara sudah mengeluarkan surat edaran. “Dalam mengajak masyarakat ikut aturan ini, terkadang ada saja yang agak bandel. Sudah dipasang pembatas tapi kadang ada yang hilang,” katanya.
Meski ada beberapa tanda batas yang dipasangi telah hilang, namun pihaknya tetap memiliki titik koordinat yang sudah disepakati. Sehingga pihaknya bisa memastikan, apakah masih ada budidaya rumput laut yang masuk ke alur pelayaran.
“Kami sudah sosialisasi ke masyarakat. Dari masyarakat sudah ada komitmen dan bilang kalau itu dibiarkan, maka akan berdampak yang sudah tertib,” tegasnya.
Ditegaskan Rukhi, alur pelayaran yang sudah disepakati merupakan harga mati dan harus dipatuhi oleh semua pembudidaya rumput laut. Alur pelayaran dinilai sangat penting, lantaran merupakan hajat hidup orang banyak. Pihaknya pun sempat mendapatkan laporan masyarakat Bunyu, terkait pasien sakit yang akan dirujuk ke Tarakan dari Bunyu mengalami kendala akibat alur pelayaran yang sudah ditanam rumput laut.
“Kalau orang yang mau pulang ke Bunyu itu terganggu semua. Itu sangat merugikan dan tidak boleh terjadi,” ujarnya.
Selama ini, pihaknya selalu berupaya agar pembudidaya rumput bisa tertib dengan aturan yang sudah disepakati. Apalagi pemerintah daerah belum memberlakukan perizinan yang ketat bagi pelaku budidaya rumput laut. Maka diharapkan masyarakat yang melakukan budidaya rumput laut, bisa meningkatkan kesadaran untuk mengikuti aturan yang ada.
“Semua permasalahan rumput laut dari hulu hingga ke hilir akan kami perhatikan. Rumput laut ini menyangkut kehidupan masyarakat banyak. Di Amal itu sangat banyak pembudidaya rumput laut dan kalau sudah harga turun, pasti mengeluh,” tuturnya.
Dari Gubernur Kaltara, tambah Rukhi, permasalahan rumput laut menjadi perhatian serius. Bahkan dari Pemprov Kaltara sudah berkunjung ke Filipina beberapa waktu lalu, untuk melihat peluang ekspor rumput Kaltara. “Jadi kegiatan ini sebagai pembinaan dan shock therapy. Jadi mereka diingatkan,” pesannya. (sas/uno)
