TANJUNG SELOR – Dalam upaya menekan disparitas harga dan memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat, Subsidi Ongkos Angkut (SOA) menjadi salah satu solusi yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara).
Namun, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM) Kaltara Hasriani mengakui, hal itu masih belum maksimal.
Dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar). Sehingga, diperlukan kolaborasi yang baik antara pusat dan daerah.
"APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) maupun APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), baik itu provinsi maupun kabupaten/kota dapat berkolaborasi. Ini sudah dibuktikan,” terangnya, Minggu (23/7).
Terbukti, lanjut dia, masyarakat bisa menikmati barang-barang yang berasal dari dalam negeri. Dengan harga yang terjangkau, berkat adanya SOA Barang. Pun demikian untuk penerbangan yang disubsidi melalui SOA Penumpang. Hal tersebut sejalan arahan Presiden Indonesia, untuk meningkatkan produk dalam negeri yang memiliki komponen Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebanyak 40 persen.
“Kita sudah menjalankan yang menjadi tanggung jawab dari Disperindagkop dan UKM. Meski memang ini belum maksimal. Akan tetapi, ke depan harus terus di maksimal,” terangnya.
Masyarakat perbatasan dan wilayah 3T, masih bergantung dengan negara Malaysia.
Dengan adanya program SOA Barang dan Penumpang, dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sejumlah produk luar negeri. Tingkat kepuasan masyarakat, tidak bisa diukur.
Pemerintah hadir di tengah masyarakat perbatasan serta wilayah 3T, dengan menghadirkan program SOA Barang dan Penumpang. “Masih banyak program prioritas yang harus dialokasikan. Pemprov belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat perbatasan,” tuturnya. (fai/uno)
