DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan telah menyepakati Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Tahun 2023.
Kesepakatan tersebut setelah dilakukan rapat paripurna yang terlaksana pada Selasa (8/8) lalu. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bulungan selalu koordinasi dan sinkronisasi kepada pihak terkait, terutama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bulungan. Khususnya, yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
“Agar jangan sampai dikemudian hari, bila ada permasalahan, masing-masing saling menyalahkan. Jadikan setiap perbedaan pendapat, menjadi satu kekuatan kita bersama. Dalam percepatan pembangunan di Bulungan,” ujar Anggota DPRD Bulungan Sunaryo, Selasa (8/8) lalu.
Menurut dia, KUA-PPAS APBD Perubahan merupakan implementasi dari kegiatan hasil penjaringan aspirasi masyarakat. Selanjutnya, dituangkan dalam pokok-pokok pikiran dewan. Kemudian disinkronisasikan dengan Rencana Kerja pemerintah daerah.
“APBD Tahun 2023 semula sebesar Rp 1.539.954.165.165. Pada PPAS Perubahan Tahun 2023 menjadi Rp 1.889.439.766.554. Ada penambahan sebesar Rp 349.485.601.398,” sebut Politisi NasDem itu.
Dia juga mengatakan, selama pembahasan KUA-PPAS APBD Perubahan itu, perbedaan pendapat dan persepsi sudah menjadi hal biasa. Di tempat yang sama, Bupati Bulungan Syarwani memberikan tanggapan terhadap laporan Banggar DPRD Bulungan. Perihal KUA-PPAS APBD Perubahan Tahun 2023 tersebut.
Syarwani mengungkapkan, setelah KUA-PPAS APBD Perubahan ini disepakati, selanjutnya pemda akan menindaklanjuti melalui proses atensi dan penyusunan pagu anggaran. “Dasar pembagian pagu anggaran untuk perangkat daerah akan diselesaikan dalam minggu ini. Apabila seluruhnya selesai, ada penyampaian nota Rancangan APBD Perubahan Tahun 2023,” ungkap mantan Ketua DPRD Bulungan ini.
Diakui Syarwani, dalam penyusunan pagu anggaran bisa saja ada perubahan sebelum nantinya diparipurnakan. Dalam penyusunan anggaran perubahan, tetap memprioritaskan 15 program pemerintah daerah. Seperti sektor pertanian, penataan perbaikan infrastruktur, termasuk membangun kerja sama dengan Korem 092/Maharajalila untuk perbaikan jalan wisata.
“Hal-hal itulah, kita meminta dukungan dari DPRD Bulungan. Karena segala pengembangan sektor pertanian, sesuai visi misi pemerintah daerah,” imbuhnya.
Berkaitan realisasi penggunaan APBD 2023, lanjut Syarwani, saat ini masih tetap berjalan dan berprogres. Bahkan, pemkab menargetkan untuk capaian baik pengerjaan fisik maupun keuangan, maksimal bisa 100 persen. Ketika pun saat ini belum dirasakan adanya pembangunan yang dikerjakan, tentu masih proses berjalan. (uno2)
