TANJUNG SELOR – AnggaranPendapatan Belanja Daerah (APBD) Bulungan Tahun Anggaran 2024 telah disepakati Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan bersama DPRD Bulungan, di Gedung BKPSDM Jalan Agatis Tanjung Selor, Senin (14/8).
Proyeksi APBD Bulungan tahun depan sebesar Rp 1,433 triliun. Sedangkan jumlah belanja APBD Tahun 2024 sekitar Rp 1,6 triliun. Dengan pembiayaan Netto APBD 2024 sebesar Rp 175 miliar. Selama masa pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 ini, perbedaan pendapat dan persepsi sudah menjadi hal yang biasa.
Menurut Bupati Bulungan Syarwani, persentase APBD Tahun 2024 tetap mengacu pada visi misi daerah. Tentu sejalan dengan 15 program prioritas yang sudah dicanangkan pemerintah daerah.
“Itulah yang akan kita terjemahkan secara detail, yang dituangkan dalam dokumen-dokumen pelaksanaan APBD,” ujar mantan Ketua DPRD Bulungan ini yang ditemui usai rapat paripurna.
Besaran APBD Tahun 2024 tersebut, diakui Syarwani, sama dengan APBD 2023. Tentu kondisinya akan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan. Tahapan yang terlaksana pada rapat paripurna ini, merupakan tahapan KUA-PPAS yang mungkin akan ditindaklanjuti melalui pembahasan lebih detail.
Syarwani menegaskan, penggunaan APBD nantinya tetap mengarah pada visi misi daerah. Termasuk untuk alokasi anggaran bagi penyelenggara Pemilu, yakni KPU, Bawaslu dan keamanan.
“Tentu akan dialokasikan, kita mulai di anggaran perubahan secara bertahap dan APBD Murni,” tuturnya.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Bulungan Hamka menanggapi APBD Tahun 2024, agar menitikberatkan kepada kemasyarakatan. Artinya, program itu yang menyentuh ke masyarakat. Dalam hal kebutuhan pokok, seperti jalan dan air bersih.
“Air bersih inikan masih ada di daerah yang belum tersambung ke rumah-rumah warga. Meskipun sudah ada pembangunan Intake PDAM. Contohnya di SP 6 Silva Rahayu di Kecamatan Tanjung Palas Tengah,” jelas Politisi PDI Perjuangan ini.
Hal itulah yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah, dalam pelayanan air bersih. Agar tahun depan bisa menjadi prioritas. Selain itu, masalah kesehatan di Kecamatan Tanjung Selor dinilai sudah cukup memadai. Namun, kata Hamka, masih ada persoalan yang lokasi berjauhan dengan Kecamatan Tanjung Selor.
“Kita minta peningkatan posyandu-posyandu, tenaga kesehatan siap di tempat. Pelayanan kesehatan di 2024 bisa ditekan lagi, agar masyarakat mendapat kemudahan,” harapnya.
Selanjutnya, menurut Hamka, persoalan infrastruktur jalan. Meskipun ada bantuan keuangan (Bankeu) setiap tahunnya. Namun, kondisi infrastruktur jalan yang rusak agar menjadi perhatian pemerintah daerah. Seperti kondisi jalan di Salimbatu, yang saat ini dalam tahap pengerjaan agar bisa dituntaskan tahun depan.
“Pengerjaan jalan di Salimbatu dari laporan yang kita terima dari Dinas PUPR memang belum tuntas. Pada APBD Tahun 2024 agar bisa diselesaikan. Kita pun meminta ada progres pengerjaan infrastruktur jalan itu,” pintanya. (uno2)
