TANJUNG SELOR - Penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai 31 Juli 2023 di wilayah pembayaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung Selor sebesar Rp 3,95 triliun atau 49.10 persen dari total pagu Rp 8,05 triliun.
Kepala KPPN Tanjung Selor Juanda mengatakan, realisasi mengalami pertumbuhan persentase 10.03 persen year on year (YoY). Bila dibanding dengan periode yang sama tahun lalu, realisasi Juli tahun 2022 sebesar Rp 1,26 triliun atau 39,07 persen dari total pagu Rp 3,22 triliun.
“Belanja negara dari APBN disalurkan untuk Belanja Pemerintah Pusat (BPP) pada instansi vertikal Kementerian/Lembaga (K/L) dan transfer ke daerah (TKD),” terangnya, Rabu (16/8).
Ia merincikan, realisasi BPP sebesar Rp 1,36 triliun atau 49.66 persen dari pagu Rp 2,74 triliun untuk disalurkan kepada 132 satker kantor vertikal di daerah dalam lingkup kerja KPPN Tanjung Selor. Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan persentase cukup baik 10.65 persen (YoY) atau Rp 381,20 miliar. Realisasi Juli tahun 2022 sebesar Rp 981,71 miliar atau 39,01 persen, dari total pagu Rp 2,51 triliun.
Realisasi BPP dicairkan kepada empat jenis belanja. Meliputi, realisasi jenis belanja pegawai 62,59 persen atau Rp 316,62 miliar dari pagu Rp 505,84 miliar. Lalu, realisasi jenis belanja barang 49.49 persen atau Rp 390,73 miliar dari pagu Rp 789,51 miliar.
Selanjutnya, realisasi jenis belanja modal 45,22 persen atau Rp 655,42 miliar dari pagu Rp 1,44 triliun. Terakhir realisasi jenis belanja bantuan sosial sudah mencapai 100 persen dari pagu Rp 139 juta.
Adapun realisasi untuk TKD sebesar Rp 2,59 triliun atau 48,82 persen dari pagu Rp 5,31 triliun. Anggaran TKD ini digunakan untuk penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK Non Fisik, Dana Desa serta Dana Insentif Fiskal (DIF). Yang disalurkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten Bulungan dan Malinau.
Rinciannya, realisasi DBH Rp 837,89 miliar atau 41,46 persen dari pagu Rp 2,02 triliun. Realisasi DAU Rp 1,38 triliun atau 55,94 persen dari pagu Rp 2,47 triliun. Realisasi DAK Fisik Rp 75,65 miliar atau 23,04 persen dari pagu Rp 328,3 milliar.
Kemudian untuk realisasi DAK Non Fisik sebesar Rp 173,83 miliar atau 63,63 persen dari pagu Rp 273,18 miliar. Realisasi Dana Desa Rp 107,35 miliar atau 57,59 persen dari pagu Rp 186,41 miliar. Terakhir, Dana Insentif Fiskal dengan realisasi Rp 17,63 miliar atau 50 persen dari pagu Rp 35,26 miliar.
KPPN Tanjung Selor terus mendorong kepada para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satker dan pemerintah daerah, agar berupaya secara maksimal dalam mengakselerasi penyerapan dana yang bersumber dari APBN.
“Penyaluran atas realisasi APBN diharapkan dapat mewujudkan belanja pemerintah APBN 2023. Yang lebih berkualitas dan dapat menciptakan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi,” harapnya. (fai/uno)
