TANJUNG SELOR - Ada 22 usulan Pemprov (Pemerintah Provinsi) Kalimantan Utara (Kaltara) mendapatkan lampu hijau dari Pemerintah Pusat, yang bakal diakomodir pada tahun 2024 mendatang.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (BappedaLitbang) Kaltara Bertius mengatakan, dari 30 kegiatan prioritas yang diusulkan, 22 di antaranya mendapatkan kejelasan. Seperti optimalisasi penanganan jalan Malinau-Long Semamung-Long Bawan, diakomodir oleh Kementrian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).
“Ada juga kegiatan reservasi Jalan Aki Balak dan Jalan Pangeran Aji Iskandar di Tarakan. Serta Jalan Kota Nunukan yang masuk ranah kementerian yang sama,” jelasnya, Selasa (19/9).
Selain itu, ada juga pengembangan peningkatan kawasan transmigrasi di Salimbatu dan bantuan permodalan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) oleh Kementerian Desa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PTT). Selanjutnya, kegiatan pemantauan kualitas air laut dan sertifikasi laboratorium lingkungan hidup diakomodir oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
Di bidang ketenagakerjaan, usulan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) yang diakomodir Kementerian Ketenagakerjaan. Bahkan diakomodir juga pembangunan pelabuhan perikanan Mansapa di Nunukan, revitalisasi tambak kawasan sentra produksi udang dan bandeng. Serta bantuan benih udang windu dan kepiting ke kampung budidaya yang diakomodir Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Usulan lainnya, yakni pembangunan kantor Desa Buduk Tumuh, Kantor Desa Long Brayan, Kantor Desa Pepaya dan Kantor Desa Lembudut di Krayan, yang diakomodir Kementerian Dalam Negeri,” ungkapnya.
Untuk Kementerian Perhubungan, mengakomodir pengembangan lapangan terbang Binuang di Krayan. Sementara di bidang pendidikan, diakomodir kegiatan penguatan pendidikan vokasi bagi tenaga pendidik oleh Kemendikbud Ristek (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi).
Kegiatan lainnya, peningkatan fungsi dan kinerja Posyandu, pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik dan tidak mampu berada di daerah 3T. Lalu, peningkatan kapasitas kesetaraan gender dan PPRG serta penurunan stunting dan angka kematian bayi dan ibu.
“Saya berharap komitmen Pemerintah Pusat untuk merealisasikan usulan tersebut secara maskimal,” harapnya. (fai/uno)
