TANJUNG SELOR - Hingga akhir September 2023, realisasi pendapatan negara dan hibah tercatat Rp 2,540,09 miliar atau mencapai 85,93 persen, dari target APBN 2023.
Untuk, realisasi belanja negara sampai akhir September 2023 mencapai Rp 8,522,54 miliar atau 67,01 persen dari pagu dan mencatatkan pertumbuhan sebesar 23,86 persen. Kepala Bidang PPA II Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Kaltara Adi Widyandana mengungkapkan, untuk realisasi APBN Wilayah Kalimantan Utara, terhadap item pendapatan negara per 30 September tercatat alami pertumbuhan 8,54 persen secara year-on-year.
“Realisasi pendapatan negara tahun 2023 telah mencapai 85,93 persen dari target Rp 2,540,09 miliar,” terangnya, Kamis (2/11).
Secara nominal, penerimaan pajak penghasilan mendominasi penerimaan perpajakan. Dengan total penerimaan Rp 1,337,49 miliar. Adapun jenis pajak penghasilan dengan penerimaan terbesar berupa penerimaan pajak penghasilan non migas Rp 1,337,46 miliar. Selanjutnya, penerimaan bea dan cukai di tahun 2023 telah mencapai 61,30 persen dari target atau Rp 10,37 miliar.
Kemudian untuk penerimaan bea keluar mendominasi Rp 5,54 miliar. Turunnya harga komoditas SDA (Sumber Daya Alam) di pasar dunia, mempengaruhi capaian penerimaan bea cukai tahun 2023.
“Adapun realisasi PNBP tumbuh 30,11 persen dibandingkan tahun 2022. Pendapatan jasa kepelabuhan memberikan kontribusi terbesar, dengan penerimaan Rp 43,45 miliar. Diikuti pendapatan biaya pendidikan Rp 31,98 miliar dan pendapatan jasa navigasi pelayaran Rp 10,54 miliar,” sebutnya.
Selain itu, untuk belanja negara per 30 September 2023, dari sisi belanja terjadi kenaikan yang signifikan atas belanja negara tahun 2023 dibandingkan tahun lalu. Belanja negara tahun 2023 mengalami pertumbuhan 23,86 persen, dibandingkan tahun 2022.
Berdasarkan komponen pembentuknya belanja Pemerintah Pusat tumbuh 28,62 persen. Sedangkan penyaluran TKD (Transfer Ke Daerah) tumbuh 21,82 persen. Belanja Pemerintah Pusat terealisasi Rp 2,651,66 miliar atau 62,68 persen dari pagu. Belanja modal mengalami kenaikan pertumbuhan, dengan realisasi belanja paling besar senilai Rp 365,49 miliar atau 58,30 persen.
“Hal ini disebabkan adanya realisasi belanja modal pada 3 jenis kegiatan. Dengan alokasi belanja modal terbesar berupa kegiatan permukiman dan gedung bangunan 23,05 persen, kegiatan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional 46,12 persen, dan kegiatan infrastruktur konektivitas transportasi udara 10,69 persen,” ungkapnya.
Sedangkan untuk belanja barang, lanjut dia, terjadi pertumbuhan capaian realisasi belanja Rp 203,09 miliar atau 27,97 persen. Diakibatkan oleh realisasi pelaksanaan tahapan pemilu.
Untuk realisasi TKD telah mencapai Rp 5,870,88 miliar atau 69,19 persen. Itu mengalami pertumbuhan capaian realisasi secara nominal Rp 1,051,64 miliar atau 21,82 persen. Terjadi kenaikan nominal yang cukup signifikan atas realisasi DBH (Dana Bagi Hasil) tahun 2023 sebesar Rp 843,38 miliar atau 89,46 persen. Kenaikan ini terjadi karena kenaikan yang signifikan, atas alokasi DBH untuk seluruh pemda di Kaltara. Akibat booming harga komoditas SDA pada tahun 2022. (fai/uno)
