TANJUNG SELOR - Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 ke Kalimantan Utara (Kaltara) hingga akhir Oktober lalu cukup signifikan.
Alokasi APBN 2023 sebesar Rp 8,39 triliun, terbagi atas belanja Kementerian/Lembaga Rp 3,03 triliun dan belanja transfer ke daerah (TKD) Rp 5,36 triliun. Dimana realisasinya pada Oktober 2023 juga telah memperlihatkan angka yang signifikan naik.
“Realisasi belanja APBN 2023 secara global 78,52 persen, lebih tinggi dari realisasi belanja pada Oktober 2022,” terangnya, Rabu (15/11).
Belanja Kementerian/Lembaga naik 15,2 persen dibandingkan tahun 2022 dan belanja TKD pun naik 655 persen dari tahun 2022. Kenaikan itu disebabkan adanya DAU (Dana Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil) mulai tahun 2023 disalurkan di KPPN Tanjung Selor.
Realisasi belanja APBN Rp 6,59 triliun atau 78,52 persen dari pagu Rp 8,39 triliun. Dengan rincian, realisasi belanja Kementerian/Lembaga Rp 2,08 triliun atau 68,53 persen dari pagu dan realisasi belanja TKD Rp 4,51 triliun atau 84,19 persen dari pagu.
Realisasi belanja Kementarian/Lembaga terbesar ada di belanja modal Rp 1,02 triliun atau 65,91 persen, belanja barang Rp 616,92 miliar atau 63,31 persen. Ada juga belanja pegawai Rp 438,89 miliar atau 86,56 persen dan belanja bansos terealisasi 100 persen atau Rp 140 juta.
Di tempat yang sama, Kepala Seksi Bank KPPN Tanjung Selor Ginanjar Rah Widodo menambahkan, realisasi belanja TKD di lingkungan KPPN Tanjung Selor untuk komponen DBH Rp 1,62 triliun atau 79,37 persen dari pagu Rp 2,05 triliun, DAU Rp 2,25 triliun atau 91,21 persen dari pagu Rp 2,47 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Rp 219,19 miliar atau 66,77 persen, dari pagu Rp 328,30 miliar.
“Dari DAK non fisik realisasinya Rp 207,91 miliar atau 76,09 persen dari pagu Rp 273,24 miliar. Selanjutnya realiasi dana desa Rp 162 71 miliar atau 84,80 persen dari pagu Rp 191,89 miliar dan insentif fiskal Rp 38,37 miliar atau 92,50 persen dari pagu Rp 41,48 miliar,” tandasnya. (fai/uno)
