TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) masih berkoordinasi dengan DPRD Kaltara, untuk mempercepat pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2024.
Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) saat ini masuk tahap finalisasi. Agar dapat dilakukan tindak lanjut untuk nantinya bisa membahas APBD Kaltara 2024.
Menurut Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Suriansyah, finalisasi KUA-PPAS 2024 jika telah selesai, maka kesepakatan bersama bisa dilakukan dalam waktu dekat. Diproyeksikan, APBD Kaltara 2024 bisa menyentuh Rp 3,5 triliun. Pada Juli lalu, sudah mengusulkan KUA PPAS 2024.
“Sebelumnya, memang tak dibeberkan pendapatan yang baru. Nanti akan dibeberkan dalam pembahasan serta finalisasi,” terang Suriansyah, Selasa (21/11).
Pihaknya masih menunggu tindak lanjut dan informasi jadwal dari DPRD Kaltara sambil melakukan finalisasi. Di lain pihak, Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus mengatakan, sudah ada pembahasan untuk finalisasi. Bahkan, jadwal juga sudah dibuat DPRD.
“Nantinya apakah bisa selesai, dilihat waktunya,” ujarnya.
Pembahasan tinggal finalisasi dan bertemu dengan Pemprov Kaltara, termasuk bersama komisi-komisi di DPRD Kaltara. Tinggal dibahas bersama dan disepakati. “Yang jelas tahun 2024 kemungkinan APBD Rp 3,5 triliun. Ini nanti akan dibahas dan disetujui bersama,” tegasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara Denny Harianto menambahkan, untuk APBD 2024 telah berkoordinasi dengan DPRD Kaltara agar menindaklanjuti KUA-PPAS. Saat ini, masih menunggu jadwal dari DPRD Kaltara.
“Setelah nantinya dilakukan rapat paripurna kesepakatan bersama KUA-PPAS. Maka tahapan selanjutnya proses pembahasan dan persetujuan bersama APBD murni tahun 2024,” tuturnya.
Mengenai proyeksi APBD 2024 yang mencapai Rp 3,5 triliun, bisa dilihat dari sejumlah faktor. Utamanya pada pendapat. Dana TKDD (Tranfer ke Daerah dan Dana Desa) sudah diterima Pemprov Kaltara, mencapai Rp 2 triliun lebih. Ada kenaikan dari tahun sebelumnya. Termasuk ada peningkatan pada Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) Pertambangan Umum dan beberapa lainnya.
“PAD (Pendapatan Asli Daerah) sudah tercapai ratusan miliar rupiah. Ada kenaikannya kurang lebih 20 sampai 30 persen,” tandasnya. (fai/uno)
