TANJUNG SELOR – Dalam upaya menyinkronkan dan sinergitas perencanaan pembangunan untuk penguatan peran desa dan kecamatan, guna mewujudkan kedaulatan pangan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan menggelar rapat koordinasi (Rakor) dengan camat dan kepala desa (Kades).
Dalam rakor yang sudah terlaksana pada Senin (20/11) lalu tersebut diikuti 74 Kades dan 10 Camat. Bupati Bulungan Syarwani menekankan, rakor yang terlaksana untuk sinkronkan perencanaan pembangunan di desa. Dengan program pembangunan yang ada di kabupaten. Untuk memastikan, visi misi Kabupaten Bulungan berupa berdaulat pangan, maju dan sejahtera.
“Itu merupakan bagian dieksekusi dan dimuat dalam perencanaan pembangunan di desa-desa yang ada di Bulungan, dengan 15 program prioritas,” jelas mantan Ketua DPRD Bulungan ini, Rabu (22/11).
Bupati menyebutkan, diantara 15 program prioritas itu seperti Mandau Tani, Satu Desa Satu Produk, jaminan mutu hasil pertanian maupun Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE). Bahkan, tahun depan untuk program TAKE tersebut, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran Rp 4 miliar.
“Anggaran itu akan diperebutkan para Kades secara berkompetisi. Tapi kita berikan panduan, bagaimana melaksanakan TAKE di desa-desa. Hal yang terpenting, berkaitan isu kebersihan lingkungan di desa dan penanganan sampah plastik,” tutur Syarwani.
Apabila desa memperoleh TAKE dan fokus pada satu hal, yang berkaitan dengan aspek kebersihan dan penanganan sampah plastik. Maka, menurut Bupati, akan terlihat dampak yang dihasilkan oleh desa tersebut. Meskipun pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran TAKE, namun tidak semua desa mengikuti kompetisi tersebut.
Dikarenakan, lanjut Bupati, ada hal-hal yang harus dipenuhi tiap desa ketika ingin mendapatkan anggaran TAKE. Adanya anggaran ini, tentu memberikan motivasi bagi Kades untuk menciptakan lingkungan yang bersih. Berkaitan dengan penggunaan Dana Desa, Bupati menegaskan, agar laporan pertanggungjawaban tidak diabaikan masing-masing Kades.
“Program-program yang dijalankan tiap desa, harus dipersiapkan laporan pertanggungjawabannya. Dalam pelaksanaan APBDes, baik itu Alokasi Dana Desa maupun Dana Desa,” ungkapnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Bulungan Imam Bukhori mengapresiasi adanya rakor Kades dan Camat yang sudah terlaksana. Apalagi salah satu program prioritas pemerintah daerah berupa TAKE, yang merupakan skema pemberian insentif untuk tiap desa. Meskipun tidak semua desa akan memperoleh anggaran TAKE tersebut.
“Adanya program TAKE tentu dalam upaya menciptakan Bulungan Hijau. Pengembangan TAKE menarik minat seluruh desa untuk bisa terlibat,” tuturnya.
Dia juga mengatakan, tiap desa yang dinilai memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Akan mendapatkan apresiasi berupa penambahan anggaran yang tentunya tidak sedikitpun mengurangi ADD maupun DD. Dengan skema kompetisi yang diterapkan pemerintah daerah, maka desa-desa yang ada harus bisa menunjukkan kemampuan dalam pengembangan pembangunan di desa. (uno2)
